Presiden Brasil Dilma Rousseff Tanda Tangani UU Tentang Hukuman Berat Bagi Pelaku Pembunuhan Kaum Hawa

Presiden Brasil Dilma Rousseff Tanda Tangani UU Tentang Hukuman Berat Bagi Pelaku Pembunuhan Kaum Hawa.

Presiden Brasil Dilma Rousseff Tanda Tangani UU Tentang Hukuman Berat Bagi Pelaku Pembunuhan Kaum Hawa.

Advertisements

Brazil, PADANGTODAY.COM-Presiden Brasil Dilma Rousseff, Senin (9/3/2015), telah menandatangani undang-undang baru yang menetapkan hukuman lebih berat untuk pelaku pembunuhan kaum hawa.

Undang-undang tersebut mengatur pelaku pembunuhan terhadap perempuan yang bertalian dengan kekerasan rumah tangga, pelecehan, dan diskriminasi dapat dihukum penjara antara 12 tahun hingga 30 tahun.

Khusus pelaku kekerasan rumah tangga, terpidana dilarang berdekatan dengan pasangan atau bocah perempuan yang dia serang.

Adapun pelaku pembunuhan terhadap perempuan hamil, perempuan yang baru melahirkan, gadis di bawah 14 tahun, dan perempuan berusia di atas 60 tahun dapat diganjar dengan hukuman yang lebih berat.

Rousseff mengatakan undang-undang baru itu mencerminkan perlindungan pemerintah Brasil terhadap kaum perempuan mengingat sekitar 15 perempuan dibunuh setiap hari di negara tersebut.

Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang perempuan di Brasil, Nadine Gasman, mengatakan undang-undang tersebut mengidentifikasi pembunuhan terhadap perempuan sebagai suatu fenomena yang spesifik. “Hukum seperti ini bersifat pencegahan,” kata Gasman.

Aturan yang baru ditandatangani Rousseff itu disebut Undang-undang Maria da Penha. Nama itu digunakan sebagai penghormatan kepada Maria da Penha Maia, perempuan yang dipukuli suaminya selama 14 tahun dan luput dari dua upaya pembunuhan. Akibat kekerasan panjang itu Maria kini lumpuh.

Selama menjabat sebagai presiden, Rousseff menandatangani beberapa undang-undang yang berupaya melindungi perempuan.

Pada Agustus 2013, misalnya, dia meneken undang-undang yang mengharuskan semua rumah sakit pemerintah menyediakan pengobatan untuk pasien penyakit menular seksual dan korban pemerkosaan yang terpapar HIV/Aids.

Bila korban pemerkosaan hamil, undang-undang itu menyebutkan bahwa mereka memiliki hak untuk mengaborsi janin yang dikandung.

(BBC INDONESIA/**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*