Prospektif Zakat di Limapuluh Kota

H. Cuncun, SH -  Pengawas PAI/Wartawan  Sumbar Times

H. Cuncun, SH – Pengawas PAI/Wartawan Sumbar Times

Advertisements

Oleh H. Cuncun, SH – Pengawas PAI/Wartawan Sumbar Times

Dari segi bahasa, zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan, suci dan berkembang, sesuai dengan dalil yang disebutkan dalam alqur’an pada surat at-taubah ayat 103 yang artinya; ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan harta mereka, dan berdo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Esensi Zakat

Zakat dimaksudkan untuk kebersihan harta benda dari milik orang lain, sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam ber-interaksi dengan orang lain harta kita  telah  terkontaminasi oleh harta milik orang lain, sehingga untuk membersihkannya dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain tersebut, maka zakat wajib dibayarkan, sedangkan dalam prakteks dan pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan social dan bercorak hubungan horizontal

Salah satu hal yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap konsesi zakat adalah menyangkut aspek pengelolaan. Selama ini pendaya-gunaan zakat masih tetap saja bergelut dalam bentuk konsutif-kumulatif yang kurang atau tidak menimbulkan danpak sosial berarti dan hanya bersifat temporatif. Realitas ini tidak bisa disalahkan karena untuk memperoleh daya guna yang maksimal, agama secara ril tidak mengatur secara rinci bagaimana seharusnya dan sebaiknya mengelola zakat. Walaupun demikian, ini bukan berarti kita dibenarkan untuk berdiam diri dan tidak melakukan terobosan-terobosan kreatif dan inofatif baru, mengingat perkembangan zaman telah menuntut kita dapat menginterpretasikan dalil-dalil zakat maul almakna ; dengan tujuan substantive agar zakat bisa dikelola scera professional dan proporsional

Terkait masalah Zakat penulis telah mengkonvirmasi kepala Kantor Kementerian Agama  Kab Lima Puluh Kota, Drs. H. Gusman piliang, MM dan sekretaris Baznas Zulwitra, S.Ag. MPd.  yang sekaligus selaku Kasi Binsar pada Kanmenag ini. Dari hasil wawancara dengan belaiu  dapat disimpulkan bahwa prospek Baznas di daerah cukup cemerlang, perkembangannya dari tahun ketahun  patut diacungkan jempol. Ini apa artinya kata Zulwitra kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Baznas sudah semakin tinggi dan dukungan dari Pemda sangat bagus.

Contoh senin kemarin Baznas telah memberikan bantuan bea siswa terhadap lebih dari seribu orang mustahid usia sekolah hingga mencapai Rp 287.200.000,-  pemberian bantuan ini diserahkan langsung oleh Bupati Ir Erfendi Arbi, MP di aula Kantor Kemenag Senin pekan lalu dan pada momen ini bupati sendiri melonching penyerahan Zakat gajinya sebanyak 2,5 %  kepada Baznas yang diterima oleh Bendahara Hj.Ermawati. Dalam pengarahannya Bupati mengharapkan agar semua ASN/PNS  di daerah ini  dapat membayarkan zakat melaui Baznas Lima Puluh Kota, karena dengan melalui lembaga resmi pemerintah ini, peruntukan pemberianya akan lebih tetap sasaran, sehingga berdaya guna dan berhasil guna  katanya.

Penyerahan zakat secara simbolis oleh Bupati Ir Irfendi Arbi, MP kepada siswa.

Penyerahan zakat secara simbolis oleh Bupati Ir Irfendi Arbi, MP kepada siswa.

Namun demikian  penulis melihat sebagai lembaga  agama yang digagas pemerintah atas aspirasi ummat berdasarkan UU no 23 tahun 2011 dan PP 14 tahun 2014, pengganti UU Nomor 38 tahun 2009 dia akan lebih berdaya dan mampu sebagai pemberantas kemiskinan bila ada perobahan yang signifikan dari:

Aspek  Mentalitas Muzakki

Secara umum, persoalan mendasar dalam masalah zakat di kalangan muslimin adalah berkaitan dengan eksistensi muzakki. Muzakki adalah orang yang dibebankan kewajiban zakat karena  memeilki harta yang sudah sampai senisap dan masa satu haul (sat tahun) atau satu kali panen, atau waktu yang ditentukan oleh agama Islam.

Pada inilah titik awal tawaran zakat  untuk menjadi solusi ekonomi umat dipertaruhkan. Karena banyak sedikitnya nominal zakat yang terkumpul sangat tergantung pada sosok muzakki ini. Mulai dari tinggi rendahknya tingkat kesadaran muzakki untuk mengeluarkan zakat, sampai ke seriusan mereka dalam membantu kelompok duafak dengan mengelola zakat secara professional.

Hal ini saling berkaitan dengan kenyataan bahwa semakin banyak kaum mslimin yan menyadari akan kewajiban untuk berzakat, maka akan semakin banyak pula jumlah materi yang akan dizakatkan. Sebalaiknya jika semakin sedikit kalangan muslim yang menyadari bahwa dalam  harta yang telah diperolehnya dengan susah paya sekalipun, ternyata ada hak orang lain, maka akan semakin sedikit pula nominal barang atau uang yang dizakatkan. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi tujuan utama dari adanya kewajiban zakat.

Jika berkaca pada zaman nabi Muhammad SAW, maka terlihat sekali bertapa zakat bagi mereka sudah menjadi salah satu dari bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Zakat bukan lagi menjadi beban yang memberatkan dan senantiasa harus dibayar bila waktu dan ukurannya tiba. Zakat bukanlah merupakan kebaikan hati orang berada terhadap orang miskin, Tapi kesadaran berzakat merupakan suatu sentuhan perasaan yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Tak heran bila mereka mampu menyisihkan sebagian besar harta kekayaan mereka telah melebihi ukuran zakat yang ditentukan.

Aspek Mentalitas Mustahid

Ka Kanmenag  Drs. H. Gusman Piliang, MM

Ka Kanmenag Drs. H. Gusman Piliang, MM

Dalam kajian hukum islam bagi seorang muslim hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama menjadi muzakki atau yang kedua jadi mustahid. Jika tidak dibebankan wajib zakat maka ia berhak menerima zakat. Persoalan dalam hal ini adalah mayoitas umat islam sukar menentukan sikap ( mempunyai sikap yang mendua) apakah dia seorang muzakki atau mustahid.

Sekalipun secara kongkrit dalam ayat alqur’an kalau orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang termasuk kategori asnaf yang delapan, bilamana dia tidak termasuk asnaf yang delapan tadi, dia secara otomatis termasuk kepada golongan muzakki, ( pembayar zakat) namun dalam prakteknya masih ditemuai sejumlah persoalan misalnya dikatakan mutahid dia tidak mau digolongkan muzakki dia belum mampu, disamping itu ada juga persoalan lain misalnya : kenyataan ada penerima zakat secara bertumpuk pada seseoarng. Dalam hal ini, tokoh agama, guru mengaji atau garin mesjid di beberapa tempat di daerah kita biasa menerima zakat dalam jumlah yang cukup besar. Bekron ekonomi mereka yang sering kali berada dibawah standar nampaknya menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam membayarkan zakat, sebab mayoritas kelompok sosial ini tidak memiliki penghasilan yang memadai. Disamping itu ada pula persoalan dalam asnaf fisabilillah, dalam hal  ini terkadang umat islam masih melihat sebatas setiap orang yang berjuang dijalan Allah semata. Pada hal, fi-sabilillah bisa bermakna untuk fasilitas umum atau sebuah Yayasan atau Lembaga yang bergerak di bidang agama atau pendidikan agama, pada dasarnya di perbolehkan hal ini disampaikan oleh ketua MUI provinsi Sumatera Barat, H. Gusrizal Gazali, LC pada Musda ke 7 MUI Kota Payakumbuh pekan lalu di Hotel Bundo Kanduang Payakumbuh.

Kelemahan penyaluran zakat yang tidak tepat guna inilah yang dialami mayoritas umat islam pada umumnya dan masyarakat luak nan limo puluah khususnya. Semantara itu tidak sedkit cara pandang dan pola berfikir kaum duafa yang bersifat statis (fasrah) mereka sudah terbiasa menerima pemberian oran lain, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka terlema dan malas untuk bekerja. Mereka berfikir, untuk apa bekerja terlalu payah, sebab pada waktunya juga akan mendapat atau pemberian dari orang lain. Sikap apatis inilah yang menjadikan banyak kaum muslimin mengganggap diriya tetap menjadi mustahid, sehingga hanya menerima zakat secara terus menerus. Sekalipun zakat memantu mustahid, namun disisi lain mstahid banyak yanyg merasa ketergantungan yang luar biasa kepada muzakki, selalu mengharapkan apa yang diberikan oleh muzakki. Hal ini tentu saja tidak dapat mengubah nasib mereka dari status mustahid menjadi muzakki.

Konteks Normatif undang-undang Zakat

Sebagai warga Negara yang muslim, patut kita syukuri bahwa telah keluarnya UU No 23 tahun 2011  dan PP No 14 tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat yang  disebut diatas,  Ketentuan ini semakin mengokohkan eksistensi Baznas Kabupaten dan Kota,  kita yakin dan percaya bilamana zakat ini dikelolah secara profesional dan proporsional dengan sistem adminstrasi Perbankan, dan bila perlu zakat ini di konversi dengan pajak daerah melalui Peraturan Daerah (Perda), dalam konteks ini tentu tergantung political will Pemda (Pemerintah Daerah dan DPRD menurut UU Otoda)  Insya Allah akan mampu mengentaskan kemiskinan secara beransur, namun pasti. Dengan adanya pembentukan dan pemberdayaan lembaga Baznas  ini,  diharapkan agar kekayaan umat bisa dikelola secara profesional, dan proposional  sehingga memberikan autput yang yang lebih jelas dan nyata.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*