PT Mitra Kerinci Diduga Langgar Praktik Kesehatan

.

Advertisements

Novirman: Langgar Tiga Permenkes
.

PADANG ARO, PADANG-TODAY.COM

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Novirman mengatakan bahwa PT Mitra Kerinci telah melanggar tiga Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) berkaitan dengan klinik/balai kesehatan.

Novirman menjelaskan, PT Mitra Kerinci melanggar Permenkes  Nomor: Hk.02.02/Menkes/148/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat, Permenkes Nomor: 028/Menkes/Per/I/2011 tentang klinik, dan Permenkes Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran.

Novirman menyebutkan, bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan pelayanan kesehatan dan izin operasional klinik pengobatan PT Mitra Kerinci tersebut pada19 Januari 2016.

“Setelah kami survei ke lokasi, dan kami simpulkan bahwa klinik/balai pengobatan PT Mitra Kerinci  tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan di klinik tersebut karena belum memiliki izin operasional dan tenaga kesehatan/perawat yang bertugas di klinik PT Mitra Kerinci tidak boleh melakukan praktik keperawatan karena belum memiliki surat izin kerja keperawatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, PT Mitra Kerinci telah menjelaskan bahwa tidak pernah menyediakan fasilitas klinik kesehatan, melainkan hanya sebatas balai pengobatan untuk pertolongan pertama kepada karyawan yang membutuhkan.

“Balai pengobatan PT Mitra Kerinci hanya melayani karyawan internal PT Mitra Kerinci saja dan tidak melayani pasien dari luar serta pendiriannya bukan untuk tujuan komersial,” katanya saat membacakan surat konfirmasi peringatan I tentang pelaksanaan ketentuan izin operasional klinik dari PT Mitra Kerinci, tertanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dikrektur PT Mitra Kerinci Yosdian Adi.

Namun jelasnya, PT Mitra Kerinci tetap tidak bisa mendirikan balai pengobatan, karena istilah balai pengobatan tidak ada lagi saat ini, yang ada hanya istilah klinik berdasarkan Permenkes No. 028 Tahun 2011 tentang klinik.

Ia mengutarakan sejauh ini Dinas Kesehatan Solsel tengah melayangkan surat peringatan kedua karena sudah berselang enam bulan sejak Mei 2016.
“Apabila surat peringatan kedua tidak juga mendapat respon maka dua bulan berjalan yakni pada Desember 2016 kita akan lakukan eksekusi, tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Solsel Armensyah Johan sangat menyayangkan sikap pihak PT Mitra Kerinci dalam memberikan perawatan medis. Ia juga telah menyampaikan pada Pemkab Solsel guna menelusuri semua bentuk perizinan supaya dilengkapi PT Mitra Kerinci.

“Jika tidak memiliki izin operasional akan sangat fatal dan berdampak pada dugaan malpraktik. Jangankan klinik, apotek saja harus mempekerjakan tenaga medis yang betul teruji serta ahli di bidangnya,” imbuhnya. (*)

.

[BUSTANUL ILMI]

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*