Pungli, Mantan Kepala SMA Sungai Limau Ditahan

Pariaman, PADANG-TODAY.com-Kejaksaan Negeri Pariaman menggelar sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Kelas I Pariaman, dengan terdakwa mantan kepala SMA Negeri 1 Sungai Limau, Rabu 12-06-2019 di Pariaman.

Terdakwa Zulkaham (52) tahun, mantan kepala sekolah SMA Negeri 1 Sungai Limau diduga melakukan tindak pidana berupa pungutan liar (pungli), terhadap para siswa di sekolah tersebut.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Pariaman, mendakwa terdakwa Zulkaham, menguntungkan diri sendiri dengan melakukan pemungutan, uang adminitrasi ijazah terhadap siswa kelas 12 yang akan tamat.

“Pada tanggal 24 Maret 2018 dilakukan rapat komite, bersama perangkat sekolah. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan tentang pembayaran iuran perpisahan untuk kelas 12.

Para siswa harus membayar Rp 60 ribu untuk kelas 12, Rp 50 ribu untuk siswa kelas 11 dan Rp 35 ribu untuk siswa kelas 10, serta uang kenang kenangan sebesar Rp 200 ribu, bagi siswa kelas 12. Dimana para anggota rapat yang hadir pun menyetujuinya,” kata JPU Tanti Taher cs, saat membacakan dakwaannya.

JPU juga menambahkan, hasil rapat tersebut diumumkan kepada siswa kelas 12 yang akan tamat.

“Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018. Saksi Antoni dan Mandriyanti menghadap terdakwa, guna mempertanyakan penyerahan ijazah. Namun terdakwa malah menyuruh saksi Antoni, untuk memungut biaya pengambilan ijazah dan lain sebagainya, sesuai dengan hasil rapat,” ujar JPU.

JPU menjelaskan bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2018, saksi Antoni yang berada di warung miliknya, melakukan penyerahan ijazah dan melakukan pemungutan kepada para siswa kelas 12 yang akan tamat. Pada saat itulah anggota kepolisian dari Polres Pariaman, mengamankan saksi Antoni bersama barang bukti.

“Bahwa dari dimulainya pemungutan hingga penangkapan, uang yang didapat sebanyak Rp 9.765.000,” ujar JPU.

Tak hanya itu, JPU menyebutkan perbuatan terdakwa menyuruh saksi Antoni, melakukan pemungutan bertentangan dengan peraturan pemerintah.

“Bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 12A ayat 1 dan 2 UU RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap JPU.

Terhdap dakwaan JPU, terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Putri Deyesi Putri, mengajukan nota keberatan atas dakwaan JPU atau eksepsi secara tertulis. Terhadap permintaan PH terdakwa, sidang yang dipimpin oleh Yose Rizal beranggotakan Perry Desmarera dan M.Takdir, memberikan waktu satu minggu.

Sebelum sidang ditutup, terdakwa yang saat itu memakai baju kemeja, langsung ditahan oleh majelis hakim. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses persidangan.(Herry Suger)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas