Putusan Praperadilan Ilham Akan Menjadi Catatan Penting Bagi KPK

Plt Komisioner KPK Johan Budi SP (kanan) dan Indriyanto Seno Adji (kiri) bersiap dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2/2015)

Plt Komisioner KPK Johan Budi SP (kanan) dan Indriyanto Seno Adji (kiri) bersiap dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2/2015)

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi meyakinkan bahwa penetapan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka sudah berdasarkan lebih dari dua alat bukti. Namun, hakim tunggal Yulyaningtyas Upiek menyatakan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka oleh KPK tidak sah karena KPK tidak dapat menghadirkan alat bukti yang cukup.

Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, bukti-bukti yang dihadirkan KPK dalam sidang praperadilan kurang lengkap karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan dengan memasukkan penetapan tersangka menjadi salah satu poinnya.

“Ini pelajaran buat kami di KPK. Tapi bukan berarti KPK tidak punya dua alat bukti,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Menurut Johan, melampirkan dua alat bukti dalam penetapan tersangka sudah masuk ke substansi penyidikan, bukan sekadar prosedur seperti perundangan praperadilan sebelumnya. Johan mengakui bahwa KPK salah persepsi mengenai hal tersebut.

“Kami salah persepi, di praperadilan juga dijelaskan substansi materi penyidikan,” kata Johan.

Johan mengatakan, putusan praperadilan Ilham akan menjadi catatan penting bagi KPK untuk menghadapi sidang praperadilan lainnya ke depan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa penetapan tersangka Ilham Arief Sirajuddin, tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan gugatan praperadilan yang diajukan Ilham terhadap KPK.

“Menetapkan penetapan tersangka tidak sah,” kata hakim tunggal Yuningtyas Upiek saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa siang. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka Ilham oleh KPK tidak didukung dua alat bukti yang cukup.

KPK sebelumnya menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 pada 7 Mei 2014. Penetapan tersangka itu bertepatan dengan masa akhir jabatannya sebagai Wali Kota Makassar.

(ankm/mms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas