Rakor Bahas Evaluasi Kinerja dan OPD Baru: SKPD Tunggu Regulasi Pembagian Kewenangan dan Aset

Asisten I Bidang Pemerintahan, Syahrial, bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, M Yunus, dan Kabag Pemerintahan Umum, Herman Azmar, pimpin rapat koordinasi terkait evaluasi kinerja SKPD di aula kantor bupati, Sarilamak, Jumat (17/2).

Asisten I Bidang Pemerintahan, Syahrial, bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, M Yunus, dan Kabag Pemerintahan Umum, Herman Azmar, pimpin rapat koordinasi terkait evaluasi kinerja SKPD di aula kantor bupati, Sarilamak, Jumat (17/2).

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menunggu regulasi dan kebijakan terkait pembagian aset dan kewenangan menyusul mulai diberlakukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru awal 2017 ini. Diberlakukannya OPD baru, membuat tupoksi serta kewenangan beberapa SKPD tumpang tindih.

Persoalan ini menjadi topik pembahasan dalam rapat koordinasi (Rakor) tentang evaluasi kinerja antar SKPD bersama Sekretariat Daerah yang berlangsung di aula kantor bupati, Sarilamak, Jumat (17/2). Rapat itu membahas persoalan terkait perencanaan dan program kerja, hingga masalah administrasi keuangan.

“Bagi SKPD yang mengalami masalah pada program kerja, tupoksi dan kewenangan, bisa menyampaikan laporan secara lisan atau tertulis, melalui jalur koordinasi ke asisten di bidang masing-masing,” kata Syahrial, Asisten I Bidang Pemerintahan, yang memimimpin rakor siang itu.

Selain Syahrial, turut memimpin jalannya rapat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, M Yunus, serta Kabag Pemerintahan Umum, Herman Azmar. Adapun peserta Rakor terdiri dari kepala SKPD bersama Sekretaris, para Kepala Bagian di jajaran Sekretariat, hingga pejabat struktural lainnya.

Selain penyampaian laporan, rapat turut diwarnai sesi dialog dan tanya jawab. Perwakilan SKPD diminta menyampaikan laporan, terkait rencana kerja, hingga kendala dan persoalan yang dihadapi dalam menjalankan program. Para perangkat kerja rata-rata menyampikan masalah seputar kewenangan, tupoksi hingga administrasi.

Seperti disampaikan Kadis Perindustrian dan Naker, Irfan. Menurutnya, susunan OPD baru masih ada kerancuan soal kewenangan dan tupoksi. Seperti dengan dinas Koperasi Perindustrian dan UMKM. Karena, sebelumnya Dinas Perdagangan Naker tergabung dengan Dinas Perindustrian, bernama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).

“Terlebih persoalan anggaran (DPA) dan aset. Secara tupoksinya, masih ada kewenangan yang belum dibagi. Aset misalnya, seperti armada mobil, karena kami termasuk OPD baru, jadi persoalan mobil belum dapat kami gunakan buat operasional. Perlu regulasi dan kebijakan buat mengatur pembagian tupoksi dan kewenangan, merunut aturan diatasnya,” sebut Irfan.

Adapun Plt. Kepala Dinas Pemadam Kekabaran, Irwandi, turut menyampaikan persoalan serupa. Menurutnya, secara regulasi dan aturan (Perda atau Perbup) yang lama, kewenagan dan tugas antara Dinas Kebakaran dengan BPBD masih terjadi tumpang tindih, terutama perihal aset, administrasi dan anggaran.

“Kedua, secara kelembagaan sebetulnya kami jalur koordinasinya keAsisten II, sementara Satpol PP ke Asisten I. Dalam menjalankan tugas di lapangan kami selalu koordinasi dengan Sat Pol PP. Sebab, uraian tugas dan kewenangan banyak diberikan ke kami. Sementara kewenangannya kami, cuma lebih fokus di Sub Kebakaran saja,” sebutnya.

Jika merujuk ke aturan regulasi lama, Dinas Kebakaran ibarat hanya transisi saja. Seperti masalah pendapatan Dinas, sesuai Perda tentang Retribusi, meliputi racun api, secara kewenangan itu masih ada di BPBD. Perlu penyesuaian dengan kebijakan lain,” tutur Irwandi.

Dia juga menyampaikan perihal standar biaya, dana tak terduga, bantuan sosial, hingga personil. Soal aset, katanya, Damkar saat ini memiliki 6 armada yang sifatnya masih “minjam” ke BPBD. Sehingga, apabila terjadi kerusakan armada, pihakya tidak bisa memperbaiki memakai anggaran Dinas Damkar.

“Staf administrasi kami harusnya ada 5 orang. Begitu pula pasukan, semua regu minimal harus 6 orang, sekarang baru 4 orang. Ini demi meningkatkan pelayanan ke masyarakat,” tuturnya.

Adapun Kepala Dinas Perikanan, Refilza, menanyakan perihal anggaran Dinas Perikanan tahun 2017 yang sudah sudah cair, tapi belum bisa digunakan, karena masih menunggu aturan tentang standar perjalanan dinas tahun 2017.

Kemudian juga, bantuan hibah barang dan jasa pada Pokdatan, dimana sebelumnya berpedoman kepada Perbup, sebagaimana diatur bahwa Pokdatan perlu register ke BP4K. “Sementara, BP4K sekarang sudah tidak ada. Perlu memperbaiki sektor, perikanan dan pertanian termasuk regulasinya,” urainya.

Asisten II, M Yunus, meminta seluruh perangkat kerja melaporkan semua persoalan, mulai dari tupoksi, kewenangan, aset, agar bisa dicarikan jalan keluarnya. “Jangan sampai persoalan itu menghambat kewajiban tugas kita. Saya minta 2017 ini, harus seluruh program kerja kita disusun secara matang, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya,” imbuhnya.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas