RATUSAN TPS RAWAN DI DUA DAERAH SUMBAR

Padang,Padang-today.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat memetakan sebanyak ratusan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dua daerah melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

Advertisements

“Ratusan TPS tersebut menyebar di Kota Payakumbuh dan Kabupate Kepuluan Mentawai,”kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen di Padang.

Ia menjelaskan,pemetaan TPS rawan ini menjadi cara utama bagi pengawas Pilkada untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. pemetaan TPS rawan ini juga berdasarkan hasil pengawasan tim PPK, PPL dan Pengawas TPS.

“Jadi kita melihat peristiwa di Tahun 2012 lalu. Kemudian kejadian pemilihan legislatif dan pilpres. Itu yang kita jadikan dasar semua dalam melakukan pemetaann,”ungkapnya.

Berangkat dari peta rawan TPS ini, lanjut Surya Efitrimen pengawas Pilkada dapat menyusun, menyiapkan rencana atau langkah-langkah taktis dan strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Pengawas Pilkada dapat melibatkan semua stakeholder pemilihan untuk terlibat dalam upaya pencegahan tersebut.

Ia mengatakan, indikasi dan pemetaan TPS rawan dalam Pilkada 2017 di dua daerah tersebut mengacu pada lima awas atau fokus pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Aspek pemetaan kerawanan yakni rawan aspek akurasi daftar pemilih dan pengguna hak pilih, rawan ketersediaan dan ketepatan logistik, dan rawan berdasarkan geografis dan alam.

“Ada juga rawan aspek keterlibatan ASN, aspek kepatuhan prosedur pemungutan dan penghitungan suara, aspek integritas penyelenggara, dan terakhir rawan aspek money politic,”katanya.

Ia menjelaskan, penyusunan peta TPS rawan tersebut nantinya bisa digunakan sebagai pijakan untuk menyusunan langkah-langkah upaya pecegahan terhadap pelanggaran dan kecurangan di TPS menjelang dan selama pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh para pemangku kepentingan.

“Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawalan semua tahapan Pilkada 2017 tetap merupakan kunci utama sukses Pilkada 2017,”tandasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti membenarkan telah melakukan pemetaan TPS rawan diduga dapat memicu pelanggaran prosedur saat Pilkada di dua daerah Sumbar.

“Pengawasan terhadap TPS tersebut sangat diperlukan, guna menghindari terjadi penggelembungan suara serta konflik,”katanya.

Antisipasi itu,lanjutnya kami akan menugaskan para Petugas Pengawas Lapangan (PPL) memantau lebih ketat. Bila diperlukan meminta bantuan aparat keamanan dalam penanganan masalah di TPS tersebut,”tegas Elly Yanti.

Sementara itu Aemadepa Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar menyatakan,masyarakat menemukan ada pelanggaran Pilkada dapat melaporkan ke panwaslih kabupaten Kepuluan Mentawai dan Kota Payakumbuh.
“Pelapor diwajibkan mengisi data formulir telah disediakan Panwaslih,”katanya.

Laporan tersebut disertai bukti-bukti yang didapat, melaporkan paling lambat tujuh hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. “Panwaslih menindaklanjuti paling lambat 3 (Tiga) hari dan dalam hal memerlukan keterangan tambahan. Tambah 2 (dua) hari, jadi diperpanjang paling lama 5 (Lima) hari setelah Laporan Dugaan Pelanggaran diterima,”jelas Aemadepa (der)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*