Ridwan Hisjam Tuding Menpora Langgar UU KONI

Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisjam.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisjam.

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Langkah Menteri Pemuda Olahraga, Imam Nahrawi membekukan PSSI menuai kritik tajam dari Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisjam. Politikus Golkar ini menuding menteri asal Partai kebangkitan Bangsa (PKB) itu telah melanggar Undang-undang Komite Olahraga Nasional (KONI).

Selain itu, Ridwan menilai adanya keputusan pembekuan itu juga salah alamat. Seharusnya surat pembekuan bukan ditujukan pada PSSI, tapi kepada PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi.

“Surat keputusan itu salah alamat. Seharusnya ditujukan pada PT Liga,” kata Ridwan Hisjam di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/4).

Ridwan mengatakan, alasan Kemenpora menjatuhkan sanksi pembekuan karena mereka menilai PSSI tidak mengindahkan putusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang melarang dua tim QNB League untuk mengikuti kompetisi. Keduanya adalah Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya

Dalam posisi ini, kata Ridwan, alasan Kemenpora ini tidak kuat karena urusan kepesertaan klub merupakan kewenangan PT LI. Apalagi dalam hal ini Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya hanya tinggal penyelesaian adminisitarsi saja.

“PSSI merupakan sebuah organisasi massa yang hanya tunduk pada undang-undang KONI sebagai induk olahraga nasional dan undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN No.3/2005),” jelasnya.

Dikatakan dalam UU hanya ada dua aturan yang bisa membubarkan organisasi massa seperti PSSI atau ormas. Yaitu ketika ormas tersebut sudah melanggar ideologi negara dan melakukan kegiatan makar. Sementara dalam sepakbola Indonesia, tidak ada pelanggaran seperti makar.

Karenanya langkah Menpora Imam Nachrawi menurutnya telah melanggar UU SKN No3 Tahun 2005. UU ini tegas mengatur bahwa Menpora hanya berwenang mengurus olahraga amatir, sedangkan olahraga profesional pengawasan dan pembinaan itu di bawah lembaga mandiri yang independen.

“Yang dimaksud lembaga indepeden lepas dari campur tangan pemerintah. BOPI tidak sesuai dengan UU SKN karena tidak independen,” tegasnya.

(fat/jpnn/mms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*