Riswan, Perlu Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada

Padang-today.com – Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Pariaman tentu saja membutuhkan dukungan dari partisipasi masyarakat.

Harapanya, penyelenggaraan pemilu berjalan luber, jurdil (Langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dan demokratis dan berintegritas.

Terkait hal itu, Bawaslu Kota Pariaman mengajak Saka Adyasta Pemilu untuk melakukan pengawasan partisipatif Pilkada 2020 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu 14 November 2020.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, keterlibatan Saka Adyasta Pemilu dalam gerakan partisipatif tersebut merupakan tindak lanjut dari pelantikan Saka Adyasta pada Rabu 28 Oktober 2020.

“Ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan. Dalam hal ini, menyoal terkait peran Saka Adhyasta Pemilu dalam pilkada. Hal ini juga merupakan pemahaman dasar bahwa Saka Adyasta merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dapat mengawal pilkada sesuai undang-undang pasal 131,” ungkap Ketua Bawaslu Pariaman, Riswan, Sabtu 14 November 2020 di seketariat Bawaslu, Jati Ilir Mudik Kota Pariaman.

Dikatakannya, target dari program yang akan diusung oleh Saka Adyasta Pemilu adalah untuk mensukseskan pemilu.

“Maka perlu kami sampaikan, bahwa keterlibatan Saka Adyasta serta masyarakat lainnya tidak hanya untuk datang ke TPS dalam memilih pasangan calon saja, lebih daripada itu, seluruh masyarakat dapat melakukan pencegahan serta pengawasan proses pilkada,” ungkapnya.

Partisipasi, kata dia, bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Riswan juga menuturkan, meskipun secara regulasi bahwa pencegahan, pengawasan dan penindakan dibebankan kepada KPU, Bawaslu dan DKPP, lebih dari itu andil masyarakat juga penting.

“Bahkan masyarakat luas dapat mengawasi KPU dan Bawaslu. Selain itu banyak alasan penting kenapa masyarakat harus mengawasi pemilu, karena tidak dipungkiri bahwa penyelenggara serta peserta pemilu ada yang melakukan pelanggaran pemilu,” ulas Riswan.

Secara umum Riswan mengatakan, Ada 4 jenis pelanggaran yang bisa diawasi oleh masyarakat luas yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pidana dan sengketa pemilihan. (SugeR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*