RPJM Daerah 2016-2021 Rampung, Bupati Limapuluh Kota Sampaikan Visi-Misi dalam Sidang Paripurna DPRD

Bupati Limapuluh Kota Menyerahkan Nota Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2016-2021 pada unsur pimpinan DPRD.

Bupati Limapuluh Kota Menyerahkan Nota Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2016-2021 pada unsur pimpinan DPRD.

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Setelah melakukan pembahasan bersama kalangan akademisi, serta stakeholder terkait, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi bersama jajarannya berhasil merampungkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2016-2021.

Nota RPJMD itu pun disampaikan ke DPRD dalam sebuah rapat paripurna, Senin (20/6) siang. Rapat sempat ditunda satu jam dari jadwal awal sesuai undangan pukul 14.00 WIB, namun penyampaian nota RPJMD oleh Bupati justru terlaksana pukul 15.00 WIB.

Paripurna siang itu dipimpin langsung Ketua DPRD, Safaruddin Dt Bandaro Rajo didampingi dua wakilnya, Deni Asra dan Sasrti Andiko, serta para anggota dari utusan fraksi. Adapun dari kalangan eksekutif, turut hadir mendampingi Bupati Limapuluh Kota, yakni Sekdakab Yendri Tomas, Kepala Bappeda berikut jajaran pimpinan SKPD.

Dalam penyampaiannya, Bupati merinci beberapa penjabaran atas visi-misi kepala daerah, terkait rencana pembangunan daerah kedepan. Isi penyampaian dari Bupati sesuai ketentuan UU No 32 Tahun 2014, serta Perpres dan Permendagri, bahwa kepala daerah terpilih wajib menyusun RPJM untuk periode lima tahun mendatang.

“Seperti kita ketahui, melihat kondisi daerah yang mencakup masalah kesejahteraan dan kondisi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Limapuluh Kota, selama lima tahun belakangan cenderung flukluatif,” kata Irfendi dalam penjelasannya.

Disampaikannya, pertumbuhan ekonomi masyarakat Limapuluh Kota pada tahun 2014 tercatat mengalami penurunan 0,55 persen, dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011. Berbagai keberhasilan atas program-program pengentasan buta huruf bagi masyarakat juga belum tuntas. Persentase penduduk miskin di Limapuluh Kota masih berada di atas rata-rata porsentase daerah Provinsi Sumatera Barat. Artinya, masih banyak hal dukungan dan perhatian yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kedepan.

Diungkapkan Irfendi, pembangunan di bidang pendidikan, sosial, budaya dan keagamaan, juga menjadi sasaran. Begitu pula dalam hal pelayanan publik, Irfendi menyebut, beberapa hal yang tertuang dalam RPJMD kedepan, mencakup perbaikan sistem pelayanan terhadap seluruh bidang.

Diantaranya meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana-prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan. Terhadap sistem pelayanan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, katanya, juga akan menyasar penanaman modal, koperasi, UMKM, kependudukan, ketenagakerjaan hingga pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

“Kemudian juga, keluarga bencana, Keluarga sejahtera, komunikasi-informasi, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, penyelenggaraan sistem keamanan masyarakat melalui kepemudaan dan olahraga, ini masih perlu mendapat penanganan,” sebut Irfendi.

Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2016-2021 diarahkan untuk meningkatkan pencapaian pelayanan minimum Standar Pelayanan Nasional (SPN). Yakni dengan memperkuat anggaran dan program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastuktur.

“Sistem pembelanjaan juga akan kita lakukan melalui pola yang proporsional, profesional, kolegial dan efektif guna mengakomodir seluruh kebutuhan daerah dan masyarakat. Termasuk guna mengatasi berbagai masalah yang ada di daerah ini, sepanjang lima tahun kedepan, melalui program dan kegiatan,” simpul Irfendi menuturkan.(rel/Dodi Syah Putra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*