Satuan Kerja Besar 5 Jajaran Polres Di Sumbar Tersisih Oleh Polres Tanah Datar

Tanah Datar, Padang-Today.com – Mengejutkan, belum genap 1 tahun memimpin Jajaran Polres Tanah Datar, Kapolres AKBP. Bayuaji Yudha Prajas antarkan jajarannya menjadi terbaik pertama dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2017 dilingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi, Rabu (20/12/17).

Sehingga, Polres Tanah Datar berhak mendapat piagam penghargaan kategori Satuan Kerja Besar, dan menyisihkan 5 jajaran Polres lainnya yang ada di lingkup KPPN Bukittinggi.

Kapolres Tanah Datar, AKBP. Bayuaji Yudha Prajas kepada media ini mengatakan, jika jajarannya mampu menyisihkan jajaran polres lainnya seperti Polres Agam, polres 50 Kota, polres Padang Panjang, Bukittinggi, dan polres Payakumbuh.

“Ini merupakan prestasi yang cukup luar biasa bagi kami, terutama bagi staff pengelola anggaran sehingga KPPN Bukittinggi menghargai dengan piagam,” ujar Bayuaji.

Katanya, pencapaian ini adalah bukti jika ia dan jajarannya bisa bersinergi dalam memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan ke KPPN Bukittingi.

“Sebelumnya, kami belum pernah meraih prestasi ini, dan ini adalah motivasi dan kami akan menjadikan hal ini sebagai titik awal untuk menjadikan Polres Tanah Datar membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintahan,” sebut Bayuaji.

Diceritakan Kapolres, jika penilaian yang dilakukan oleh KPPN kepada seluruh jajaran polres dilingkup itu harus menyentuh 12 indikator, diantaranya adalah Kesesuaian dengan perencanaan, Revisi DIPA, Deviasi Halaman, DIPA, Pagu minus-minus. termasuk didalamnya Kepatuhan terhadap regulasi dalam Penyampaian data kontrak, Pengelolaan uang persediaan/tambahan uang persediaan, dan Penyelesaian tagihan.

“Efektivitas pelaksanaan kegiatan di jajaran Polres Tanah Datar juga menjadi penilaian, termasuk Return SP2D, Penyerapan anggaran, Penyelesaian tagihan dan Efesiensi. Penilaian pelaksanaan kegiatan seperti Perencanaan kas satuan kerja, Penolakan/kesalahan SPM (Surat Perintah Membayar), dan Dispensasi SPM juga dinilai oleh KPPN Bukittinggi,” terang Bayuaji Yudha. (Ddy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas