Senin Baronggok IV, Yudilfan Habib: Pemkab Takut Dikritik

Senin Baronggok, Yudilfan Habib : Pemkab Takut Dikritik

Senin Baronggok, Yudilfan Habib : Pemkab Takut Dikritik

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Wakil Bupati / Wakil Kepala Daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, untuk menjalankan monitoring dan koordinasi pemerintahan, untuk selanjutnya memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Bupati untuk mengambil kebijakan daerah, Wakil Bupati Ferizal Ridwan menggelar “Senin Baronggok” di Ruang Rapat Kantor Bupati Limapuluh Kota, Senin (11/2/2019) pagi.

Bertemakan “Standar Pelayanan Dan Keterbukaan Publik”, Senin Baronggok kali ini dihadiri oleh Asisten I dan II, Kadiskominfo, Kadishub, Kabag Humas Sekda, Kabag Humas DPRD, Ketua PWI, Ketua PWRI, serta Ketua BW.

Ferizal Ridwan mengatakan kegiatan Senin Baronggok pagi ini merupakan kali ke 4 diadakan, dimana didalamnya selain menjalin silaturahmi dengan jajaran dan keterbukaan informasi publik, ada juga bahasan persoalan teraktual di Kabupaten Limapuluh Kota, dan kegiatan

“Kegiatan ini akan kita evaluasi sampai Senin Baronggok ke 10, jika tidak memberi dampak positif maka akan kita pertimbangkan apakah akan digelar lagi atau tidak, ataupun juga dicarikan alternatif solusi lainnya,” ujar Ferizal Ridwan.

“Ada komentar dari beberpaa pihak berkompeten, katanya Kabupaten Limapuluh Kota kesulitan mendapatkan informasi yang perlu dimiliki publik, untuk itu kami menggagas melalui Senin Baronggok ini jua lah pihak yang berkompeten tersebut untuk bisa ikut serta mencarikan solusinya bersama-sama,” harap Ferizal Ridwan.

Ditambahkannya tentang informasi publik dalam 2 tahun terakhir ini, setiap pemberitaan di Kabupaten Limapuluh Kota, keterangan hanya dikuasai atau didominasi oleh Bupati maupun Wakil Bupati, solah-olah kepala daerah mendominasi keterangan kepada publik.

“Beberapa persen keterangan dalam bahasa publik tidak banyak yang dari pihak berkompeten, kecendrungan kepada dua sumber pemberitaan yang seharusnya tidak harus kepala daerah melulu, contohnya saja tentang kebencanaan, harusnya kalaksa atau sekda, seharusnya beliau-beliau ini yang secara internal menyampaikan,” ujar Buya panggilan akrab Wakil Bupati.

Disamping itu masyarakat ataupun media penyalur informasi, kecendrungan dapatnya informasi yang hanya bersifat seremoni, jarang pencerdasan, jarang kajian tentang informasi lain untuk di konsumsi masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota.

“Humas kita punya Sinamar, 90 persen Tabloid Sinamar bermuatan kepada wilayah seremoni dengan narasumber terfokus kepada Bupati dan Wakil Bupati,” terangnya.

Sementara itu tentang pelayanan, data sekunder atau data potensi untuk di publis tidak didapat oleh media, terkecuali berita relis yang hanya sebagian besar kepada seremoni, dan potensi lain yang perlu di publikasi malah tidak didapatkan oleh media.

“Pemberian bahan pelayanan kepada kawan-kawan di media menjadi persoalan kita, adanya kebijakan pemda dengan media, pengganti uang lelah kawan-kawan media, di Kabupaten limpauluh kota menjadi sorotan juga. Berita di Kabupaten Limapuluh Kota nyaris tidak aktual, karena media tergantung relis dari humas, kami merasa wajar karena belum ada sistem reward kepada media yang menjalin kerjasama dengan pemda,” ujar Ferizal.

Orang nomor dua di Kabupaten Limapuluh Kota ini bercerita minggu lalu dirinya melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, disana dirinya bertemu dengan narasumber, rencananya insyaallah pada 3 tahun kepemimpinannya nanti bersama Bupati Irfendi Arbi, akan diadakan syukuran do’a bersama dan dilaksanakan komitmen perjuangan.

“Kami menyadari selama 3 tahun terakhir belakangan ini, penguatan anggaran kepada keterbukaan publik dan informasi publik kita termasuk kurang, perlu kita diskusikan, dan tentu saja kita akan merujuk kepada aturan,” ujarnya.

Dalam forum diskusi, Tokoh Masyarakat Luak Limopuluah Yudilfan Habib Dt. Monti secara blak-blakan mengatakan kalau Pemkab Limapuluh Kota takut kritik, makanya media disediakan duit untuk menutup agar tidak di kritik.

“Pemda harus paham bagaimana menjadi seorang jurnalis murni, di mana rekan-rekan di media mendapat tekanan dari perusahaan dan pemda yang memprotek informasi daerahnya,” ujar Habib.

Ditambahkan oleh Habib, penyakit di Pemkab Limapuluh Kota adalah pada akhir tahun ang

garan seluruh persoalan ditumpuk, malah tidak diselesaikan per triwulan, akhirnya persoalan administrasi banyak yang tertutup atau sengaja ditutup-tutupi.

“Kalau ditanya ke Bupati, duduk 5 menit setelah itu dia sudah tak bersama kita lagi, selain itu profesionalisme ASN di jajaran Pemkab Limapuluh Kota akhirnya juga dipertanyakan,” pungkasnya.

Tokoh masyarakat lain yang hadir merasa perlu dilaksanakan diskusi pagi seperti ini, persoalan di lapangan dalam waktu 1 minggu yang lalu dilaporkan pada senin depannya. Juga ada bahasan tentang evaluasi perjalanan dinas, kalau tidak penting agar jangan dianggarkan lagi, tidak seimbang uang keluar dengan hasil yang didapat.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas