Sidang Pungli SMAN 1 Sungai Limau, Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

Padang-today.com__Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Padang, menggelar sidang lanjutan,

Sidang kali ini, Mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Padang, menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) terdakwa Zulkaham (52 tahun), mantan kepala SMA Negeri 1 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Zulkaham dihadapakan ke meja hijau karena tersangkut dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (Pungli) terhadap siswa kelas 12 di sekolah yang dipimpinnya.

“Menyatakan menolak keberatan yang diajukan penasehat hukum terdakwa Zulkaham dan memerintahkan penuntut umum menghadirkan saksi ke persidangan,” kata Hakim Ketua Sidang Yose Rizal beranggotakan Perry Desmarera dan M.Takdir dalam putusan sela pada sidang lanjutan, Kamis (04-07-2019).

Majelis hakim menilai, perbuatan terdakwa telah masuk kepada pokok perkara dan harus dibuktikan pada persidangan.

Terhadap putusan sela tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman, belum dapat menghadirkan saksi dan meminta waktu satu minggu. Terhdapa permintaan dari JPU, majelis hakim mengabulkannya.

“Sidang dilanjutkan kembali pada 11 Juli 2019 dengan acara pemeriksaan saksi,” tegas hakim ketua sidang.

Dalam dakwaannya, JPU menjelaskan, pada tanggal 24 Maret 2018, SMA Negeri 1 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, melakukan rapat komite bersama perangkat sekolah. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan tentang pembayaran iuran perpisahan untuk kelas 12.

Para siswa harus membayar Rp 60 ribu untuk kelas 12, Rp 50 ribu untuk siswa kelas 11 dan Rp 35 ribu untuk siswa kelas 10, serta uang kenang-kenangan sebesar Rp 200 ribu bagi siswa kelas 12. Para anggota rapat yang hadir pun menyetujuinya.

Hasil rapat tersebut, diumumkan kepada siswa kelas 12 yang akan tamat. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, saksi Antoni dan Mandriyanti menghadap terdakwa, guna mempertanyakan penyerahan ijazah.

Namun terdakwa malah menyuruh saksi Antoni, untuk memungut biaya pengambilan ijazah dan lain sebagainya, sesuai dengan hasil rapat.

Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 2018, saksi Antoni yang berada di warung miliknya, melakukan penyerahan ijazah dan melakukan pemungutan kepada para siswa kelas 12 yang akan tamat.

Pada saat itulah anggota kepolisian dari Polres Pariaman, mengamankan saksi Antoni bersama barang bukti.

“Dari dimulainya pemungutan hingga penangkapan, uang yang didapat sebanyak Rp 9.765.000,” terang JPU.

Tak hanya itu, JPU menyebutkan, perbuatan terdakwa menyuruh saksi Antoni, melakukan pemungutan bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 12A ayat 1 dan 2 UU RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas