Sinkronisasi Program Pembangunan dan Aturan Nagari, Alis Marajo Ingatkan Wali Nagari

Rapat koodinasi Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota.

Rapat koodinasi Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota.

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANGTODAY.com-Ketidaksingkronan visi nasional, visi provinsi dan visi daerah dengan visi daerah dengan visi nagari. Dalam proses pembangunan dan pelaksanaan aturan yang berlaku yang belum dipahami oleh perangkat daerah sampai nagari menyebabkan ketidaktahuan.

”Upaya yang dilakukan sekarang adalah mensingkronkan tentang penyelenggaran pemerintahan nagari, transisi UU yang baru dituangkan dalam peraturan yang akan kita bunyikan dalam peraturan daerah, sambutan Bupati dr Alis Marajo pada Rapat Koordinasi Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati, Rabu (18/3).

Fokus acara ini menyangkut hal-hal aktual yang terjadi di lingkungan pemerintah nagari. Proses koreksi tentang aturan perundang-undangan mengenai pemerintahan nagari dan nagari. Alis Marajo menyebut, nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum, adat dalam pemerintahan daerah yang mempunyai wilayah tertentu yang disertai dengan batas-batasnya mempunyai harta kekayaan sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahan sendiri.

”Menyangkut persoalan aturan yang berlaku, melayani masyarakat dengan aturan melayani aparatur dengan aturan perlu menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2015 ini,” ujar Alis Marajo.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Herman Azmar AP MSi melaporkan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah nagari dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik.

”Meningkatkan komunikasi serta koordinasi antara sesama pemerintah nagari dan antara pemerintah nagari dengan pemerintah daerah. Peserta terdiri dari Kepala SKPD dan Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota,” ucap Herman Azmar.

Herman Azmar mengatakan, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada kenyataanyaperlu sekali disimnambungkan. Sebab, peraturan nagari yang dikeluarkan ini belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan rakyat nagari.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*