Soal Ranperda Tibum, RKA dan DPA, Harus Memperhatikan Kenyamanan

Afri Yunaldi Juru Bicara Fraksi Golkar

Afri Yunaldi Juru Bicara Fraksi Golkar

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Rapat Paripurna  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (15/3/2017) mendengarkan salah satunya Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar oleh Juru Bicaranya Afri Yunaldi. Ia mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bahwa setiap orang tentulah merindukan adanya ketertiban dan ketentraman. Sehingga memang menjadi penting bagi kita untuk melahirkan sebuah regulasi yang akan mengatur dan mendorong lahirnya ketertiban dan ketentraman itu.

Fraksi Partai Golkar mengingatkan, perlu diperhatikan, jangan sampai aturan yang dibuat itu kemudian justeru menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktertiban atau ketidaktenteraman. Pemberlakuan Peraturan Daerah ini nantinya akan meliputi seluruh wilayah adminisrasi pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota. Maka begitu banyak

indikator yang harus dipenuhi jika isi ranperda ini disahkan tanpa melakukan kajian terhadapnya secara mendalam. karena itu kami sampaikan hal-hal berikut

Maka, oleh Fraksi Partai Golkar dipandang perlu hal-hal yang diatur dalam Perda ini adalah hal-hal yang bersifat umum dan atau telah diikuti oleh adanya fasilitas-fasilitas yang memadai sebagai penunjangnya secara lengkap.

Berikutnya sanksi, khususnya sanksi pidana agar memerhatikan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak ada benturan aturan nantinya.

Perda RKA dan DPA

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana disebutkan oleh Bupati dalam Nota Penjelasan Ranperda ini, bahwa sesuai amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 310 Ayat 4.

Maka memang penting bagi kita untuk melahirkan aturan terkait tata cara penyusunan RKA dan DPA ini. Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik tenyata tidak dilaksanakan dengan tepat,  tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat.

Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Dalam tahapan penyusunan rencana kerja dan anggaran ini, di samping menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi, maka setiap peraturan yang ada harus memberi ruang pada penciptaan prinsip-prinsip; transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efesiensi dan efektifitas, format anggaran, rasional dan terukur, serta pendekatan kinerja dokumen publik.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar berharap agar aturan tentang tatacara penyusunan RKA dan DPA ini juga memuat tentang hal-hal yang akan mendorong terpenuhinya prinsip-prinsip di atas.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*