SOPD Limapuluh Kota Ketok Palu: 21 Dinas, 3 Badan, 13 Kecamatan dan 3 Unsur Pengawas

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi didampingi Sekdakab  H. Yendri Tomas dan Wakil Ketua DPRD Sastri Andiko salam komando dengan Ketua DPRD Safaruddin usai Rapat Paripurna.

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi didampingi Sekdakab H. Yendri Tomas dan Wakil Ketua DPRD Sastri Andiko salam komando dengan Ketua DPRD Safaruddin usai Rapat Paripurna.

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Sebanyak 8 fraksi di DPRD Limapuluh Kota setujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Diterimanya Ranperda SOPD itu menjadi Perda setelah pimpinan DPRD ketok palu, bertempat di aula DPRD, Selasa (27/9).

Rapat Paripurna DPRD Limapuluh Kota terbuka untuk umum itu, dipimpin Wakil Ketua Sastri Andiko Dt. Putiah dan Deni Asra, dihadiri anggota DPRD, Wakil Bupati Ferizal Ridwan, Sekdakab H. Yendri Tomas, Muspida, para SKPD dan undangan lainnya. Sebelumnya Sekwan Desri menyampaikan laporan terhadap agenda DPRD.

Pada hari yang berbahagia itu, dua agenda DPRD Limapuluh Kota, yakni tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda SOPD dan penandatanganan nota kesepakatan bersama KUA-PPAS RAPBD tahun 2017 berjalan dengan mulus.

Ranperda SOPD yang disetujui atau yang diterima menjadi Perda oleh 8 fraksi DPRD yakni 21 dinas, 3 badan dan unsur staf pengawas 3, ditambah unsur penunjang kecamatan 13 dijadikan Perda.

Penyampaikan pendapat akhir fraksi itu disampaikan lewat juru bicaranya masing-masing, di antaranya Fraksi Hanura lewat juru bicaranya Tedy Sutendi, juru bicara Fraksi Partai Golkar Afri Yunaldi, juru bicara Fraksi PPP Ermizal Jalinus, juru bicara Fraksi PAN Yosrizal, juru bicara Fraksi PKS-PBB Hardedi, juru bicara Fraksi Gerindra Irman Tedi, juru bicara PDI-P-PKB Amril B dan juru bicara Demokrat Hj. Aida.

Seperti yang disampaikan salah satu fraksi yakni Fraksi PDI-Perjuang dan PKB lewat juru bicaranya Amril B, berharap kepada Pemerintah daerah agar kinerja pemerintah daerah kedepannya menjadi lebih efektif dan efisien.

“Dalam pengangkatan dan pengisian perangkat daerah, hendaknya Bupati/ Wakil Bupati menempatan pejabat atau SKPD dengan profesionalisme dan kemampuan atau kompetensi keahlian masing-masing yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” harap Amril B.

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, diwakili Wakil Bupati Ferizal Ridwan dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Limapuluh Kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja maksimal untuk melahir Ranperda SOPD menjadi Perda.

“Apa yang disampaikan seluruh masing-masing fraksi DPRD, akan kami buatkan regulasinya, begitu juga terhadap penempatan pejabat, kami akan memposisikan pejabat susuai dengan kemampuan,” ujar Ferizal Ridwan.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*