Sukses Ungkap Mafia Tanah, ATR BPN Beri Penghargaan Pada Polda Sumbar

 

Padang-today.com – Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) memberikan penghargaan kepada Polda Sumbar dinilai berhasil mengungkap kasus dugaan mafia tanah di Kota Padang.

Pemberian penghargaan tersebut diserahkan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang & Tanah Kementerian ATR BPN Agus Widjayanto kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, Irwasda Kombes Pol Rahmadi, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Imam Kabut Sariadi.

Kemudian Wadireskrimum Polda Sumbar AKBP Muchtar S. Siregar, Kasubdit II Ditreskrimum Polda Sumbar AKBP Fahmi Reza, Kanit I Subdit II Ditreskrimum Polda Sumbar AKP Gusdi, Banit Subdit II Ditreskrimum Polda Sumbar Aiptu Mardi Wahid, Banit Subdit IIAipda Rozi Aidel, Banit Subdit II Bripka Gita Agusta dan Banit Subdit IIBriptu Genta Gala Ramadhanu.

Penghargaan ini diserahkan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang & Tanah Agus Widjayanto yang dihadiri oleh Staf Khusus Menteri ATR/BPN RI Irjen Pol Hari, Pejabat Utama Polda Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, Kepala Kanwil Pertanahan Sumbar dan Kota Padang, Sekda Padang dan tokoh masyarakat.

Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang & Tanah Kementerian ATR BPN Agus Widjayanto memberikan apresiasi pada Polda Sumbar serius mengungkap kasus mafia tanah dan memberi kepastian hukum atas persoalan lahan yang lama tak tuntas.

“Persoalan yang dimulai dari keputusan Landraad 1931 yang lama tidak tuntas ini berhasil diselesaikan dan statusnya menjadi jelas,”ujar dia.

Ia menyebutkan, keberhasilan Polda Sumbar dalam mengungkap kasus
mafia tanah merupakan hasil sinergisitas antara Polri dengan Kementerian ATR BPN yang telah menandatangani nota kesepahaman.

Menurut dia BPN bukan satu-satunya lembaga yang punya kewenangan dalam permasalahan lahan, di sana ada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

“BPN diberikan kewenangan terbatas dalam menyelesaikan persoalan lahan seperti sertifikasi lahan berdasarkan data faktual dan administrasi. Sinergisitas ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,”ungkap dia.

Disebutkan, Sumbar merupakan salah satu daerah yang unik dengan tanah ulayat yang menjadi salah satu sengketa lahan yang banyak terjadi di daerah ini.

Saat ini sudah ada aturan tentang Tanah Ulayat tersebut namun harus ada pemetaan wilayah yang jelas sehingga ada kepastian hukum dan batas wilayah menjadi lebih jelas.

“Ini tentu harus ada sinergi yang kuat antara BPN, Kepolisian dan Pemprov Sumbar untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan dan melindungi tanah ulayat,”jelas dia.

Sementara,  Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto mengucapkan terimakasih atas penghargaan diberikan kepada pihaknya.

Kapolda juga berterimakasih kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Imam Kabut Sariadi beserta jajaran yang memulai penyidikan terhadap persoalan Kaum Maboet sehingga proses secara benar dan transparan yang membuat kasus ini menjadi terbuka.

“Saat ini kasus ini juga tengah berproses di penyidikan dan ini akan terus berlanjut. Kita akan terus melakukan pengembangan dan mengungkap kasus mafia tanah ini,” ujarnya.

Disisi lain, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, turut menghadiri acara, mengucapkan terimakasih kepada Polda Sumbar dan BPN telah menyelesaikan persoalan ini.

“Melihat kasus ini, kita Pemprov tidak ada kewenangan untuk membatalkan sertifikat namun kita pastikan siap bekerja sama dengan pihak terkait dalam persoalan lahan di Sumbar ini,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas