Surya Efitrimen Cs Ajukan Uji Materi Ke MK

    Padang-today.com – Tiga orang staf Badan Pengawas Pemilu di dareah mengajukan uji materi (judicial review) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitus.

Tiga orang tersebut yakni Surya Efitrimen, Nursari serta Sulung Muna Rimbawan. Mereka di dampingi kuasa hukum saat mengajukan uji materi ke MK.

     Uji Materi yang diajukan Surya Efitrimen, tersebut terkait kedudukan Bawaslu dalam UU Pilkada yang hanya disebut sebagai Panitia Pengawas Kabupaten’Kota yang bersifat sementara (ad-hoc). “Itu sangat bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebut Bawaslu sebagai badan tetap,”pungkas Surya Efitrimen saat dihubungi.

    Begitu juga terhadap jumlah keanggotaan masing-masing jajaran Bawaslu baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang sudah menyesuaikan dengan pengaturan dalam UU No 7/2017.

   “Perbedaan pengaturan dalam kelembagaan Bawaslu dalam dua UU ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,”jelas Surya.

  Untuk pasal yang dimohonkan yaitu Pasal 1 ayat 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 UU Pilkada terkait dengan kelembagaan Panwaslu Kabupaten Kota.

    Amar pemohonan diajukan Surya Efitrimen cs, meminta MK untuk menyatakan sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dinyatakan konstitusional bersyarat apabila dimaknai Bawaslu Kabupaten Kota.

   Kemudian Surya meminta Pasal 23 ayat (3) sepanjang frasa “masing-masing 3 orang” dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sama dengan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

  “Amar permohohan terakhir diajukan mengenai Pasal 24 ayat (1), kami mintakan inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945 karena kelembagaan Bawaslu Kab/kota sudah permanen,”tegas Surya.(dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas