Tag Archives: Alokasi

Kakao Menjadi Prioritas Dalam Alokasi Dana Nagari

Parit Malintang,PADANG-TODAY.COM__Gubernur Irwan Prayitno mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengalokasikan dana desa untuk usaha kakao dalam percepatan pengentasan kemiskinan. “Kakao telah menjadi komoditi andalan di Sumbar yang didukung kondisi lahan dan faktor iklim cocok untuk tanaman kakao. Padang Pariaman sebagai sentra kakao di Indonesia Bagian Barat, jadi selayaknya memacu produksi kakao yang didukung dengan anggaran” kata Irwan saat ...

Read More »

Jonpriadi, Alokasi Dana Nagari Terfokus Pada Sektor Pertaniaan Kakao

Paritmalintang,PADANG-TODAY.COM__Saat ini dana desa terfokus pada sektor pemberdayaan masyarakat serta mengurangi angka penganguran dan kemiskinan. Hal ini disampaikan Sekdakab Padangpariaman Jonpriadi, Kamis 12-05-2016 di ruang rapat Bupati Parit Malintang. Menurut Jonpriadi,  dewasa ini masih minimnya anggaran untuk Alokasi dana nagari, khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan.  Artinya, denganketerbatsan anggaran tersebut, Pemkab Padangpariaman berupaya mengubah mindset dana nagari tersebut bukan hanya ...

Read More »

Dana Alokasi Nagari Tahun 2015 Harus Segera Dicairkan

PADANGPARIAMAN, PADANGTODAY.COM-Dana alokasi nagari untuk kabupaten Padang pariaman segera di cairkan, hal itu disampaikan Jonpriadi SE, ME wewakili Bupati Padang Pariaman pada saat menerima Kunjungan Tim sosialisasi Percepatan alokasi dana desa hari ini 2 Oktober 2015 di Hal IKK Parit Malintang. Tim yang terdiri dari kementerian Keuangan, kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri ini, tiba ...

Read More »

BPK Berjanji Akan Mengawal Jika 1 Triliun Untuk Alokasi Belanja Anggaran Partai Politik

PADANGTODAY.COM – Badan Pemeriksa Keuangan berjanji akan mengawal jika alokasi belanja anggaran pemerintah untuk partai politik sebesar Rp 1 triliun benar dilakukan. Ketua BPK, Harry Azhar Azis meminta pemerintah memastikan kapan rencana tersebut akan dilakukan, dan harus sesuai dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. “Tergantung kesepakatan pemerintah dengan DPR. Apakah itu ada dalam UU APBN, saya belum memeriksa,” kata Harry ...

Read More »
Lewat ke baris perkakas