Tag Archives: Juru Bicara

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Wulan Denura, S.ST: Ciptakan Manajemen Yang Handal dan Komprehensif

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Dipimpin oleh H. Suparman. S.Pd dan H. Wilman Singkuan. S.Sos. MM dan dihadiri oleh Anggota DPRD, Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Walikota Payakumbuh Atas 3 (Tiga) Buah Ranperda, yakni Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serat Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 19 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum berjalan ...

Read More »

Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Chandra Setipon, A.Md: Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP)

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Sebagaimana yang kita ketahui bersama, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif harus ditunjang dengan ketersedian sarana dan prasanana yang memadai dan terkelola dengan baik. Sarana dan prasarana yang meliputi barang yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan barang yang berasal dari perolehan yang sah, termasuk di dalamnya barang bergerak dan barang yang tidak bergerak harus tertata dengan baik sehingga ...

Read More »

Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Edward DF, S.Sos: Sinergikan antara Program Pusat dengan Program Daerah

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan secara umum di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk menjalankan amanat Undang-undang tersebut memang perlu di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). “Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Payakumbuh, memandang perlu dibuatkan aturan yang jelas serta tegas dalam bentuk Perda, karena Perda ini nantinya bertujuan untuk mensinergikan antara ...

Read More »

Juru Bicara Fraksi Partai PKS, Heri Iswandi, SE: Holistik, Komprehensif dan Lakukan Pendekatan dari Bawah ke Atas

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Dengan adanya Otonomi Daerah (Otoda) yang diatur oeh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Konsekwensi logis dari Undang-undang tersebut yang terkait dengan sektor pendidikan adalah manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Hal ...

Read More »