Tag Archives: Undang-Undang

Dukung Pemerintahan Tertib, Bagian Hukum Sosialisasikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Dukung Pemerintahan Tertib, Bagian Hukum Sosialisasikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Rabu (17/5) pagi, di aula Balaikota Payakumbuh di Bukik Sibaluik. Acara yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Benni Warlis, tersebut, menghadirkan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND) Padang, DR. Yuslim. Sekda Benni dalam sambutannya menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 30 ...

Read More »

Bupati, Ali Mukhni Keterbukaan Informasi Publik Mencerdaskan Bangsa

Padangpariaman, PADANG-TODAY.COM—KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni dalam sambutan sosialisasi UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ‘KIP’ , Senin 18-04-2016 di Hall IKK Paritamalintang. Dijelaskan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ...

Read More »

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada akhirnya disahkan menjadi Undang-undang

Jakarta,PADANGTODAY.COM-Setelah melalui pro kontra dan menjadi isu yang berlangsung cukup lama, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada akhirnya disahkan menjadi Undang-undang. Namun sebagaimana menjadi kesepakatan komisi II, UU ini akan segera direvisi karena dinilai banyak kekurangan. “Apakah Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota dan Perppu nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dapat disetujui untuk disahkan ...

Read More »

Pengesaha Undang-Undang Paling Lambat Minggu ke Tiga September 2014

JAKARTA, PADANGTODAY.com– Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja mengatakan pembahasan tingkat I Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dituntaskan pembahasannya dalam rapat kerja Komisi II DPR pekan depan. Hal ini agar bisa diagendakan pengesahannya di paripurna DPR paling lambat minggu ketiga September 2014. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai meski ada perbedaan pendapat mengenai mekanisme ...

Read More »