Terkait Tanah KTP Untuk Rencana Pembangunan IKK, Ahli Waris Abubakar Siddik ”Abs” Ngadu Ke Kejaksaan

Ahli waris Abubakar Siddik ABS ngadu ke Jaksa

Ahli waris Abubakar Siddik ABS ngadu ke Jaksa

Keluarga ABS tutup jalan menuju LP Anak dengan gundukan tanah timbun, sebagai protes tidak tuntasnya persoalan tanah miliknya.

Keluarga ABS tutup jalan menuju LP Anak dengan gundukan tanah timbun, sebagai protes tidak tuntasnya persoalan tanah miliknya.

Limapuluh Kota,PADANGTODAY.com– Tidak puas hanya memblokir jalan masuk ke Lapas Kelas II B Anak dan Perempuan di Tarantang, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, ahli waris Abubakar Siddik ABS, mendatangi kantor ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Rabu 21/4), guna menyerahkan surat laporan pengaduan ke Kejari setempat.

Empat orang anak almarhum Abubakar Siddik ABS yakni; Eduardo Bakar, Gusdila Bakar, Rini Anggraini dan Yanti Kumala, kepada Kasi Intel Kejari Payakumbuh, Ade Azhari, SH, yang menerima kedatangan mereka menyerahkan surat pengaduan terkait adanya dugaan manipulasi dan pelanggaran hukum pada proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) yang berlokasi di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Harau.

Menurut ahli waris Abubakar Siddik ABS, seperti tertuang dalam surat pengaduannya itu diungkapkan bahwa, sehubungan berlarut-larutnya permasalahan tanah KTP yang sudah terjadi sejak tahun 1996 lalu, mereka meminta Kejari menyikapi kasus itu dengan tuntas.

Diuraikannya, sekitar tahun 1996 lalu Pemkab Limapuluh Kota berencana akan membanggun Ibu Kota Kabupaten (IKK) di Jorong Ketinggian, Sarilamak. Untuk mendukung rencana pembangunan IKK tersebut, Pemkab Limapuluh Kota bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat program proyek KTP.

Awalnya, urai ahli waris Abubakar Siddik ABS, seluruh pemilik tanah yang berada di sekitar lokasi, mendukung program Pemkab untuk membangun IKK di Jorong Ketinggian, Sarilamak. Malah, untuk rencana pembangunan IKK itu, masyarakat bersedia menyumbangkan tanah mereka sebanyak 22,5 persen dengan imbalan atau kompensasi akan diterbitankan sertifikat gratis.

Namun, setelah proyek KTP tersebut berjalan ternyata hasil pemotongan tanah sebanyak 22,5 persen yang sedianya aka dimanfaatkan Pemkab untuk fasilitas umum, sampai sekarang tidak jelas kekeberadaanya. Padahal, sejak awal sudah direncanakan di lokasi tersebut akan dibangun kantor Bupati dan kantor pemerintahan lainnya serta fasilitas umum lainnya. Namun, kenyataannya, kantor Bupati tidak jadi dibangun di lokasi tersebut. Padahal, almarhum Abubakar Siddik ABS, hanya rela dan bersedia menyerahkan tanahnya sebanyak 22,5 persen, hanya untuk rencana pembangunan kantor Bupati tersebut.

Ahli waris Abubakar Siddik ABS menduga, bahwa hasil pemotongan 22,5 tanah KTP itu sudah banyak yang diselewengkan oleh oknum BPN, Bahkan, ada juga dari beerepa orang keluarga kami yang semula tidak memiliki tanah di lokasi tersebut, ternyata dalam daftar sertifikat yang diterbitkan oleh Kakanwil BPN tertanggal 26 Maret 2000 dengan SK Nomor:420.3/06/LC/BPN/2000 telah terdaftar sebagai pemilik tanah. “Padahal, sebagian besar tanah kami di lokasi KTP tersebut adalah kepenyuaan almarhum orang tua kami Abubakar Siddik, yang sampai kini srtifikat aslinya masih kami pegang atau tidak kami serahkan kepada BPN, sebagai bentuk tidak setujunya kami dengan program KTP tersebut” ulasRini Anggrani.

Seorang pemilih tanah lainnnya, Syaiful Dt. Bosa, yang ikut mendampingi ahli waris Abubakar Siddik ABS mengadu ke Kejaksaan Payakumbuh, kepada wartawan mengatakan bahwa, kami pemilik tanah hanya setuju tanah kami diserahkan kepada pemerintah untuk rencanakan pembangunan kantor Bupati.

“Setelah tanah kami diambil 22,5 persen lewat proyek tanah KTP, ternyata rencana pembangunan kantor Bupati itu tidak jadi dilaksanakan di lokasi tersebut. Untuk itu, kami meminta tanah kami harus dikembalikan oleh Pemkab.” ujar Syaiful Dt Bosa.

Ditambahkan Eduardo Bakar, Gusdila Bakar, Rini Anggraini dan Yanti Kumala, saat kepemilikan tanah di lokasi tersebut sudah banyak yang berpindah tangan dan sertifikatnya tumpang tindih.

“Agar tidak terjadi pertumpahan darah di lokasi tersebut, karena sudah banyak pihak yang mengaku memiliki tanah dengan berbagai alasan dan malah sudah ada yang memiliki sertifikat, maka kami minta Kejaksaan Negeri Payakumbuh segera mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang sejumlah oknum ini.” ujar Rini Agraini.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*