Tiga Daerah Belum Tandatangani NPHD Anggaran Pengawasan

 

Padang-today.com –  Tiga Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Sumbar belum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pengawasan Pilkada 2020.

   “Daerah yang belum yakni Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar,”kata Ketua Bawaslu Sumbar Surya Effitrimen di Padang.

   Sedangkan 10 kabupaten kota di Sumbar sudah menandatangani NPHD anggaran Pengawasan Pilkada. “Anggaran telah ditandatangani tersebut ada dikurangi, ada juga sesuai dengan diusulkan Bawaslu kabupaten/kota di Sumbar,”ungkap Surya Effitrimen

Surya  berharap pada tiga daerah untuk segera menandatangi NPHD. Pasalnya, menurut dia, hal itu turut memengaruhi kegiatan di tahapan berikutnya.

“Kami berharap mereka menyepakati kapan tanda tangan NPHD harus dilakukan. Karena waktu itu akan menentukan kegiatan-kegiatan tahapan berikutnya. Karena kalau belum ada anggaran, tahapan-tahapan yang harus dijalankan pada tahun 2019 itu akan mengalami kendala,” pungkas dia.

Lebih lanjut, Surya pun berpesan kepada 209 daerah yang sudah menandatangani NPHD untuk mencairkan anggaran sesuai dengan yang disepakati. “Kedua, anggaran itu dicairkan harus tepat waktu,” ujarnya lagi.

  Sementara itu, Ketua Bawaslu Sijunjung, Agus Hutrial Tatul menyatakan anggaran pengawasan Pilkada sudah ditandatangani.

   “Akhirnya ditetapkan anggaran Dana Hibah untuk Bawaslu Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 sebersar Rp. 7.594.980.000,,”kata dia.

Anggaran pengawasan tiga kali pembahasan, usulan NPHD ini yang semula nya diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 9.191.016.000.

   “Terima Kasih kepada Pemda Kabupaten Sijunjung yang telah memfasilitasi pendanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sijunjung tahun 2020. Semoga proses pemilihan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah di tetapkan,”imbuh  Agus Hutrial Tatul (dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas