Tiga Kabupaten Belum Cair Dana Desa

 

    Padang-today.com – Tiga kabupaten di Sumbar belum sama sekali cairkan dana desa tahap III Tahun 2018.

“Untuk per 5 November 2018,  ada 14 kabupaten kota yang mendapat dana desa 2018 ini. Dari 14 tersebut tiga Kabupaten yakni, Padangpariaman, Kabupaten Solok serta Dharmasraya belum cair dana desa tahap tiga,”kata Kepala PDMD Sumbar, Syafrizal Ucok.

Sedangkan 11 kabupaten di Sumbar yang telah cair dana desa tahap III sebesar 40 persen,tambah Syafrizal yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanahdatar, Agam, dan Lima Puluh Kota. Selanjutnya, Kabupaten Pasaman, Kepulauan Mentawai Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman.

    Syafrizal menjelaskan, tiga kabupate belum dicairkan dana desanya itu karena bergantung selesai tidaknya SPj atau laporan dana desa tahap sebelumnya.

    “Jika laporan kegiatan tahap sebelumnya sudah mereka berikan, maka dana desa tahap III bisa kami cairkan. Itu aturan, dan wajib ditaati. Masa Ada Uang, Belanja tak Bisa,”tegasnya.

   Nantinya akan disurati tim pelaksana kegiatan (TPK) di tiga kabupaten yang belum dapat kucuran dana desa tahap III ini.
“Surat itu ditujukan agar TPK bisa berikan laporan SPj tahap sebelumnya, sehingga pencairan dana desa tahap III ini dapat mereka peroleh secepatnya,”imbuh Syafrizal.

   Syafrizal menyatakan, tahun 2018 total dana desa didapat Sumbar sebesar Rp.790.083.876.000, sedangkan untuk total  pencairan dana desa tahap III berjumlah Rp.315.721.363.554.

    Ia menjelaakan, dari 14 kabupaten di Provinsi Sumbar terdapat 928 desa/nagari yang dapat kucuran dana desa ini.

“Dari jumlah tersebut sebanyak 537 desa/nagari yang sudah dapat pencairan dana, sedangkan jumlah desa/nagari di Sumbar belum dapat pencairan yakni 391,”ungkapnya.

Tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penggunaan dana desa itu, apalagi digunakan untuk kepentingan politik seseorang mengingat sekarang ini tahun politik.

   “Penggunaan dana desa itu semata-mata berpijak pada aturan dan regulasi yang ada, dan pelaksanaanya bukan wali nagari atau perangkat desa, namun pelaksanaan dana desa itu dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan yang ada di nagari itu,” tegas Syafrizal.(dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*