Tiga Kali Pengurangan, Anggaran Pengawasan Belum Ditandatangani

 

Padang-today.com – Anggaran pengawasan Pilkada Sumbar belum juga ditandatangani, sehingga kinerja Bawaslu Sumbar terganggu.

   “Hingga saat ini penandatangan naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum juga ditandatangani Gubernur Sumbar,”kata Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Effitrimen di Padang.

   Bawaslu Sumbar masih menunggu jawaban dari Wagub Sumbar, Rabu (30/10) siang ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) masih melakukan pembahasan anggaran Pilkada. “TAPD masih membahas secara internal anggaran pengawasan Pilkada 2019,jadi kita tunggu aja hasil pembahasan TAPD,”jelas Surya Effitrimen.

   Menurut Surya Effitrimen, anggaran pengawasan Pilgub ini telah dilakukan beberapa kali proses. Termasuk
baik pembahasan dengan TAPD, termasuk dengan Kesbangpol pada bulan April 2019.

   “Jadi sampai saat ini NPHD belum juga ditandatangani Gubernur Sumbar,”pungkas dia.

    Saat pembahasan Bawaslu diminta untuk merasionalisasikan, pada sat itu dianggarkan 57 M, namun kemudian diminta lagi untuk merasionalisasikan lagi anggaran sehingga menjadi 51 M.

    “Kemudian terjadi jadi lagi pengurangan anggaran pengawasan sehingga menjadi Rp 49 M. Anggaran sebesar Rp 49 M inilah dibahas TAPD,”jelas dia.

   Surya Effitrimen menyatakan sebenarnya batas akhir penandatanganan NPHD sudah berakhir pada 14 Oktober 2019.

Bila NPHD belum ditandatangani secara otomatis akan terganggu tahapan pengawasan Pilkada 2020.

   “Bulan November 2019, Bawaslu rekrut panwascam se-Sumbar untuk Pilgub nah bila NPHD belum ditandatangani secara otomatis tidak bisa dilakukan perekrutan panwascam,”tegas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas