TIGA PANWASLU DI SUMBAR BELUM TANDATANGANI NPHD

Padang-today.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemko setempat. 
“Pasca dilantik beberapa pekan lalu oleh Bawaslu Sumbar, baru satu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman yang sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemko setempat,”kata Komisioner Bawaslu Sumbar,Surya Effrimen di Padang.
Ia menjelaskan,NPHD yang ditandai tangani itu menyangkut anggaran pengawasan pilkada 2018 itu dilakukan antara Ketua Panwaslu terpilih Kota Pariaman,  Elmahmudi dengan Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman di ruang kerja wali kota, Senin (4/9) lalu. 
“Penandatangan tersebut langsung dilakukan Elmahmudi Ketua Panwaslu dengan Mukhlis Rahman serta disaksikan staf Bawaslu Sumbar,”ungkapnya.
Bagi Bawaslu Sumbar,tambah Surya penandatanganan itu merupakan yang pertama dari empat kota yang akan pilkada pada 2018 nanti. 
“Kami apresiasi apa yang telah dilakukan Panwaslu Kota Pariaman. Mereka yang pertama lakukan NPHD. Sedangkan tiga Panwaslu kota lainnya,  yakni Kota Padang, Sawahlunto dan Padangpanjang masih belum,”jelasnya.
Ia menjelaskan, anggaran dana pengawasan pilkada yang ditandatangani dalam NPHD itu untuk Kota Pariaman sebesar Rp. 4,2 miliar lebih. Dan pencairannya dilakukan dalam dua tahap. 
“Tahap I di tahun 2017 ini,  besarannya sekitar Rp. 2,5 miliar, sedangkan pencairan tahap II sebesar Rp 780 juta lebih,”katanya.
Menurutnya, anggaran Panwaslu yang didapat dari pemko masing-masing digunakan untuk menunjang kegiatan pengawasan tahapan pilkada di daerah masing-masing.
Tahapan yang diawasi mulai dari tahapan awal sampai pada proses pilkada itu selesai. “Artinya hingga ditetapkan tidak ada lagi proses hukum yang dialami oleh pasangan calon terpilih,”imbuhnya
Terkait tiga Panwalu di Sumbar bakal menyelenggarakan Pilkada belum tandatangani NPHD akan mengganggu pengawasan, sementara tahapan pilkada sudah ada yang dimulai pihak KPU.
Surya Efitrimen tidak menjawabnya secara langsung, dia malah menyebutkan semakin cepat penandatanganan NPHD dilakukan, maka makin baik bagi Panwaslu.
Sebab Panwaslu harus juga mempersiapkan dulu struktural kepengurusannya, terlebih untuk kepala kesekretariatan dan stafnya serta sarana dan prasaran penunjang lainnya demi kelancaran dalam pengawasan Pilkada Tahun 2018.
Surya Efitrimen berharap panwaslu Kota Padang,Kota Padangpanjang,serta Sawahlunto untuk secepatnya penandatangan NPHD dengan pemerintah.(der)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*