Tiga Ranperda Usulan Pemko, Hanya SatuYang Disahkan DPRD

Padang Panjang, Padang – Today.com Pembahasan caturwulan III, Wako berharap ranperda pengelolaan pasar dan perusahaan umum daerah bisa disahkan DPRD.

Dari tiga usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah Kota Padang Panjang, hanya satu yang disahkan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang pada rapat paripurna yang digelar, senin (9/10) di ruangan sidang DPRD Kota Padang Panjang.Ranperda yang disahkan menjadi perda itu yaitu Jaminan Kesehatan Kota Padang Panjang. Sementara dua ranperda yang belum mendapat persetujuan yakni : ranperda tentang pengelolaan pasar dan ranperda tentang pendirian perusahaan umum daerah pasar Kota Padang Panjang.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Padang Panjang Hendri Arnis dalam sambutannya menyampaikan sangat berharap jika ranperda pengelolaan pasar dapat disetujui oleh DPRD, karena pasar yang akan rampung tentu harus berbarengan dengan pengelolaan yang profesional, yang juga berkaitan dengan perusahaan umum daerah pasar Kota Padang Panjang sebagai operatornya.

“Saya mengibaratkan perda pengelolaan pasar itu seperti membeli mobil, mau dijadikan apa itu mobil, kalau kita tidak punya kewenangan. itulah gunanya perda pengelolaan pasar itu, kita ingin mengelola, tapi izin mengelolanya tidak ada pada pemerintah daerah”.

“ Kita ingin menjadikan Pasar Kota Padang Panjang menjadi pasar yang bersih, nyaman dan terbaik di Sumatera Barat tapi kita tidak diberikan kewenangan untuk mengurusnya,” ungkap Wako Hendri Arnis.

Pasar yang bernilai Ratusan Milyar itu, Menurut Wako Hendri Arnis, hanya diminta diserahkan ke UPTD yang dijabat setingkat eselon IV, sementara OPD khusus pengelolaan pasar tidak ada dalam struktur pemerintah, tentunya dengan jumlah 1200 pedagang yang menempati pasar maka tak akan terkelola dengan semestinya ,” Sudah saya jelaskan plus dan minusnya, baik dengan UPTD maupun perusahaan daerah.” Katanya

“Saya diminta naskah akademik,sekarang naskah akademik bisa diganti dengan penjelasan. Tujuannya kalau kita mau pasti bisa,”

“Jujur pasar itu harus ada pengelolanya, harus ada peraturan daerah untuk menjadikan pasar yang nyaman, bersih dan murah , Kita tidak main dan asal asalan, ada 7 perwako yang kita siapkan,” lanjutnya.

Jika dikhawatirkan harga mahal, wako menyampaikan, perusahaan daerah adalah milik daerah dengan walikota sebagai komisaris.”tidak benar akan naik harganya,” katanya

Kedepan, Pemerintah Kota Padang Panjang akan melaksanakan pertemuan dengan DPRD agar dua ranperda yang belum disetujui oleh DPRD bisa dibicarakan kembali. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*