Tindaklanjuti Pembahasan Ranperda Retribusi Jasa Umum dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus II Konsultasi ke Biro Hukum Pemprov Sumbar

Kantor Gubernur Sumatera Barat

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Untuk mendalami aspek hukum terkait akan diundangkannya 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni; Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Pengelolaan Barang dan Milik Daerah serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, panitia khusus (pansus) II DPRD Kota Payakumbuh melakukan perjalanan dinas ke Biro Hukum Setda Propinsi Sumatera Barat dalam rangka konsultasi, Rabu, 12 April 2017 lalu.

Ketua DPRD Payakumbuh, Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, (Koordinator Pansus II) mengatakan bahwa, konsultasi ke Biro Hukum Pemprov Sumbar tersebut, selain bertujuan untuk melengkapi khazanah pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah, sekaligus juga memenuhi amanah sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Ketika Pansus II DPRD Payakumbuh yang dipimpin Edward.Df, S.Sos, Hendriwanto, S.Sos (Wakil Ketua Pansus), Hurisna Jamhur, Spd, (Sekretaris Pansus) Heri Iswandi, SE, Yanuar Gazali, SE,  Ridwan, SH, Alex Wijaya, Chandra Setipon, Amd, Ismet Harius, S.Sos dan Mawi EtekArianto (masing-masing anggota Pansus), berkunjung untuk konsultasi ke Biro Hukum Pemprov Sumbar diterima oleh Kepala Biro Hukum Setda Prop. Sumbar Yulitar,” ujar Yendri Bodra Dt. Parmato Alam.

Hasil yang didapat dari konsultasi tersebut, timpal Edward.Df, S.Sos, utamanya soal penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak Biro Hukum Pemprov Sumbar meminta agar mempedomani Permendagri No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sementara terkait soal penyelesaian persilisihan/masalah aset daerah antar daerah agar diselesaikan melalui Gubernur, dengan terlebih dahulu membuat kajian yang lengkap tentang aset tersebut baik dari segi sosial, hukum maupun pemerintahan.

“Bila akan dibuat ringkas agar pasal-pasalnya mengandung pendelegasian terhadap aturan teknisnya seperti peraturan Walikota maupun Keputusan Walikota. Termasuk memperhatikan penulisan istilah-istilah, azas, prinsip dan kalimat-kalimat yang bias agar dibuatkan penjelasannya baik pada ketentuan umum, penjelasan umum maupun pada penjelasan pasal demi pasal,” ujar Edward.Df, S.Sos.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas