Upah Minimun Kabupaten (UMK) Padang Pariaman Ditetapkan

Padang Pariaman Tetapkan UMK 2015 Sebesar Rp 1,627 Juta Lebih Tinggi Dari UMP Sumbar

Padang Pariaman Tetapkan UMK 2015 Sebesar Rp 1,627 Juta Lebih Tinggi Dari UMP Sumbar

PADANGPARIAMAN, PADANGTODAY.com-Upah Minimun Kabupaten (UMK) Padangpariaman telah ditetapkan. UMK untuk tahun 2015 sebesar Rp 1.627.500. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatra Barat nomor 562-872-2014 tentang UMK tahun 2015 berlaku untuk seluruh perusahaan dalam wilayah Kabupaten Padangpariaman.

Artinya, ini adalah kabar gembira bagi semua tenaga kerja yang melaksanakan rutinitas kerja di Kabupaten Padangpariaman. Apalagi ini penetapan pertama bagi Padangpariaman dalam Provinsi Sumatra Barat. Dengan demikian tingkat kesejahteraan tenaga kerja Padangpariaman meningkat.

“Dengan ditetapkan UMK ini kita berharap semua perusahaan yang ada di Kabupaten Padangpariaman dapat secepatnya menindak lanjuti. Sebab, pasca ditetapkannya ini seluruh perusahaan dapat mematuhi pembayaran gaji atau upah buruh berdasarkan UMK yang telah ditetapkan,” kata Bupati Padangpariaman H. Ali Mukhni dan Kabag Humas Hendra Aswara kepada PADANGTODAY, kemarin.

Dalam hal itu katanya, ia mengapresiasi kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten Padangpariaman yang telah mampu menetapkan UMK untuk tahun 2015 ini baru Padangpariaman yang menetapkan dalam Provinsi Sumatera Barat.

“Kita apresiasi, karena merupakan satu satunya kabupaten yang baru menetapkan UMK dalam Provinsi Sumatera Barat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsosnaker yang juga Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Padangpariaman Hj Gusnawati mengatakan UMK ini lebih tinggi dari UMP Sumbar yakni Rp. 1.615.000.

Jika katanya, dibandingkan tahun 2014 Padangpariaman masih memakai UMP Sumbar sebesar Rp 1.490.000. Artinya, tahun 2015 naik sebesar Rp. 137.500. Kenaikan UMK tak terlalu tinggi, karena khawatir pengusaha enggan berinvestasi di Kabupaten Padangpariaman.

“Dengan demikian, kenaikan UMK 2015 dianggap proporsional antara kebutuhan buruh dan pengusaha,” ujarnya.

Kemudian Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Padangpariaman Solfihardi menyetujui kenaikan UMK sebesar itu. Upah tersebut, kata dia, mendekati kebutuhan hidup layak di daerah ini.

“SPSI telah melakukan survei yang dilakukan terhadap harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, kebutuhan sandang dan papan bersama-sama dengan tim survey KHL yang terdiri dari unsur pemerintah (Dinsosnaker dan BPS) APINDO dan SPSI,” ujarnya.

Sedangkan Kabid Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Rifki Monrizal menambahkan penentuan nilai UMK telah melalui mekanisme yang berlaku. Dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah telah melakukan survei.

“Survei kebutuhan pokok dilakukan di sejumlah pasar tradisional serta ditambah nilai inflasi sepanjang setahun terakhir,” tambahnya.

Selanjutnya, Hj Nurtati Akademisi yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan dan Dharma Putra Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Padangpariaman menyatakan penetapan UMK ini telah sesuai dengan mekanisme yang diarahkan peraturan yang berlaku.

“Kita berharap kondisi ini akan dapat dijalankan oleh perusahaan yang ada di Padangpariaman dan dapat meningkatkan iklim investasi di daerah ini,” tandasnya mengakhiri. (set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*