UPETI

photo ilustrasi pungutan liar

“ UPETI “

Oleh : Syafrial Suger

Setiap tahun baru ajaran menyapa kita.Kita dihadapkan dengan persoalan yang mebuat kita harus mengolah otak untuk melanjutkan pendidikan anak-anak kita. Kesan akhir pendidikan anak kita setelah selepas di jenjang pendidikan SMA, ada isu yang menguncang ranah pendidikan diberbagai sekolah-sekolah.

Seperti kasus dugaan pungutan atau UPETI di SMA N 1 Sungai Limau, dan dugaan pungutan ini dilakukan oleh oknum yang mengorbankan pelajar disekolah tersebut. Sudah jadi rahasia umum, upeti masih membudaya di seluruh sendi sendi kehidupan. Bahkan di jajaran birokrasi (aparatur pemerintah).

Pendek kata, masyarakat merasakan, ada tidak upeti masih menentukan lancar tidaknya segala keperluan atau bisa tidaknya atau aman tidaknya seseorang menduduki jabatan dalam jajaran birokrasi.  Akibatnya, tindakan penyimpangan (penyelewengan) dan penyalahgunaan kewenangan dalam jajaran birokrasi dan dalam kehidupan sehari hari masih marak saja.

Sebetulnya masalah Upeti ini bukanlah masalah baru di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan budaya upeti ini sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Nah, dewasa ini, upeti semakin membudaya di tengah kehidupan kita ini.

Bermula dari pelayanan umum masyarakat dan di jajaran birokrasi pemerintah serta dilingkungan swasta. Upeti masih membudaya. Hingga tindakan penyelewengan masih marak terjadi di lingkungan instansi pemerintah dan swasta itu.

Di antaranya dalam bentuk pelayanan umum, seperti dalam pengurusan pajak,  dan pengurusan kenaikan pangkat, serta dalam bentuk pelayanan lainya, begitu juga di instansi swasta-swasta. Sementara‘Clean government’ yang di dengung-dengungkan oleh pejabat selama ini hanya berupa selogan atau sebagai pemanis bibir.

Yang dirasakan masyarakat seperti itu, nampaknya ‘ditangkap’ pula oleh pihak kepolisian di Padang Pariaman. Ditemukan, dalam pengurusan pengambilan izazah bagi pelajar SMA N 1 Sungai Limau yang baru menamatkan diri dari sekolah tersebut.

Di jajaran birokrasi dirasakan pada kenaikan pangkat dan jabatan, dan dalam penyusunan anggaran masing-masing dinas badan dan kantor di jajaran birokrasi aparatur pemerintah. Adapun pungutan itu yang diributkan, dinyatakan pula bukan untuk kepentingan seseorang, tetapi digunakan untuk berbagai keperluan yang semua itu sudah memenuhi ketentuan karena sudah disetujui oleh yang melayani dan yang dilayani dalam bentuk pelayanan publik.

Namun, dampak dari upeti itu, pasti selalu ada ketidak puasan bagi masyarakat yang melihat fenomena seperti ini. Selain itu, membudayanya upeti ini akan merusak moral orang yang melakukannya. Sebab, upeti ini akan menghambat terciptanya   ‘Clean government’ yang selalu di dengung-dengungkan oleh pejabat selama ini.

Bagaimanapun, budaya upeti ini ibarat (maaf) kentut. Ada baunya, tetapi fakta atau wujudnya tak tampak. Artinya begini, kalau kita mau bicara aspek hukum dari upeti selalu bicara fakta ataupun alat bukti. Kalau hal ini dibawa ke pengadilan, apakah alat-alat buktinya cukup ? Hal ini yang jadi suatu persoalan.

Apakah alat bukti itu cukup untuk menyeret seseorang yang terlibat dalam upeti ? ini kan bukan sesuatu yang mudah. Apa pengakuan dari seseorang itu cukup ? Di dalam hukum, satu bukti bukan bukti. Satu saksi, bukan saksi atau didalam istilah hukumnya nullus testis ullus testis. Ini yang harus diperhatikan. Kalau hanya berdasarkan pengakuan dari seseorang tanpa berdasarkan alat bukti yang lain maka akan sulit diadakan pengusutan.

Bagaimana pun,banyak hikmah yang bisa dipetik dari mencuatnya kasus tersebut. Diantaranya, segera terpenuhnya tuntutan masyarakat atas ‘clean government’ dalam kenyataan, bukan dalam slogan belaka.

Seyogayanya memang dimulai dari atas terus kebawah. Caranya, antara lain dengan lebih mengoptimalkan pengawasan serta penegakkan hukum secara konsisten dan konsekwen. Dengan demikian, diharapkan budaya upeti yang sselama ini sebagai biang keladi tindakan penyelewengan di jajaran birokrasi, dapat dikikis habis, semoga.  (abenksugarey45@gmail.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*