Wakil Bupati Padang Pariaman Diduga Berkampanye Di Masjid

Padang-today.com__Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, surati Wakil Bupati di daerah itu, terkait dugaan pelanggaran pemilu, Selasa 19-02-2019. Ia disurati dan dipanggil Bawaslu untuk mengklarifikasi sambutan yang disampaikan pada acara peringatan maulid nabi di salah satu masjid di Nan Sabaris pada tanggal 11 Februari 2019 lalu, yang terucap dalam sambutan itu diduga mengandung kampanye.

Sering kita jumpai di berbagai daerah terjadi salah berucap kepala daerah dan pejabat negara dalam suatu acara di lingkungan pemerintah dan masyarakat mengkampanyekan seseorang dalam proses pemilu. Tanpa disadari, ada peluang pelanggaran kampanye atas ucapan terburu-buru kepala daerah mendukung salah satu calon dalam pemilu dan pilkada.

“Kepala daerah dan pejabat negara harus mematuhi aturan dan etika selama proses pemilu, yang pasti bagi mereka yang sudah menjabat, kalau mau mengampanyekannya calonnya nanti harus cuti,” kata salah satu pemerhati politik di Padang Pariaman, Zahharuddin Mahesa, SH di pariaman.

Kepala daerah dan pejabat negara harus memahami betul aturan dan etika yang harus dijaga selama proses pemilu. Kenapa demikian, kepala daerah dan pejabat negara juga berpotensi melanggar aturan jika secara sengaja atau tidak berkampanye saat memberi pidato atau rapat dengan bawahannya. Ada aturan dan etika yang mesti dipatuhi agar dukungan tidak memicu persoalan.

Zahharuddin  mengakui kepala daerah memang punyak hak mendukung salah satu kandidat namun hak itu juga diatur dalam undang-undang. Pasal 59 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu misalnya mengatur hak kepala daerah berkampanye.

Tapi pasal 60, 64, serta 281 undang-undang yang sama juga mewajibkan kepala daerah cuti apabila ingin ikut kampanye. Pasal 60 mengatur pejabat daerah yang berkampanye wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah wilayahnya.

Kemudian pasal 64 melarang mereka menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Sedangkan pasal 281 mengatakan kepala daerah wajib cuti di luar tanggungan negara saat berkampanye.

“Terpenting para kepala daerah tersebut tidak menyalahgunakan kekuasaannya dalam mendukung calon,” kata dia.

Terkait dengan dusuratinya Wakil Bupati Padang Pariaman oleh Bawasalu, Suhatri Bur mengatakan, kehadirannya dirinya pada undangan pertama, menegaskan jika dirinya taat hukum dan menginginkan pemilu berjalan lancar.

Menurutnya, kehadiran pada acara peringatan maulid nabi tersebut untuk memenuhi undangan sebagai wakil kepala daerah dalam kondisi aktif berdinas, bukan dalam kondisi cuti.

Dalam mengucapkan salam di pengantar sambutan, itu adalah hal yang wajar. “ Saya sebelum berpidato selalu menyampaikan kata penghormatan kepada tokoh masyarakat setempat dan tamu yang hadir, tidak terkecuali para undangan – di antaranya ada yang juga berstatus peserta pemilu,” kata dia.

Pada saat itu, kata dia, juga hadir anggota DPR RI, wajarlah ia memberikan salam penghormatan kepada tamu tersebut, selain itu juga tampak hadir salah seorang calon anggota DPD RI. “Lalu saya tanya nomur urut berapa, nomor 34 ya, masyarakat tidak tahu nomor urutnya. Karena jujur saya tidak tahu nomor urutnya,” tandasnya menghakiri.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padangpariaman, Anton Ishaq menyebut pihaknya menyurati dan memanggil wakil kepala daerah untuk proses lanjutan dari hasil pengawasan Panwascam Nan Sabaris.

“Ini tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Panwascam Nan Sabaris yang menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Hari ini kami lakukan klarifikasi terhadap pihak terkait, termasuk Wabup Padang Pariaman,” jelasnya usai klarifikasi di Bawaslu Padang Pariaman, Selasa 19-02-2019.

Klarifikasi tersebut untuk mengkonfrontir keterangan pelapor dan saksi yang pagi harinya telah dilakukan klarifikasi. Tiga orang saksi dan pelapor merupakan Panwascam yang melakukan pengawasan. Ada juga warga yang ada saat acara itu.

“Paginya sudah kita klarifikasi pihak lain yakni Panwascam yang melakukan pengawasan. Usai seluruh pihak terkait diklarifikasi, Bawaslu bakal memplenokan hasil klarifikasi tersebut,” jelasnya.

Untuk menyimpulkan jika pelangaran tersebut memenuhi unsur atau tidak. Pleno nantinya akan mengklasifikasikan jenis pelanggaran yang terjadi. (suger)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas