Wakil Bupati Pelalawan Lakukan Korupsi Berjamaah

korupsi-berjamaah-wakil-bupati-pelalawan-ditahan-jaksaJakarta, PADANGTODAY.com – Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, menahan Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim atas kasus dugaan korupsi berjamaah pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan.

Advertisements

“Ya, kita lakukan penahanan terhadap tersangka Marwan Ibrahim dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan Sialang Bungkuk Pekanbaru,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, Adnan SH MH.

Sebelumnya, Polda Riau selama melengkapi berkas tidak melakukan penahanan terhadap Marwan Ibrahim dengan alasan Marwan merupakan seorang pejabat negara dan masih kooperatif jika dipanggil penyidik.

Menurut Adnan, Marwan Ibrahim yang disangkakan terlibat korupsi pengadaan lahan pembangunan komplek perkantoran Bhakti Praja pada 2007-2011 yang dicairkan berkali-kali.

Kasus yang melibatkan Marwan Ibrahim ini, terjadi pada 2007 hingga 2011 lalu saat menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pelalawan. Marwan Ibrahim terlibat pengadaan perluasan tanah untuk perkantoran Bhakti Praja.

“Marwan disangkakan telah menandatangani pembayaran untuk pembebasan lahan tersebut sebesar Rp 500 juta. Namun tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya. Padahal, dana itu bersumber dari kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2002,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah orang sudah didakwa terlibat kasus korupsi pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja Pelalawan ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Empat terdakwa yang sudah divonis sebelumnya yaitu Lahmudin alias Atta selaku mantan Kadispenda Pelalawan, Syahrizal Hamid selaku mantan Kepala BPN Pelalawan, Al Azmi selaku kabid BPN Pelalawan, dan Tengku Lafian Helmi selaku staf di BPN Pelalawan.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau, mendakwa Lahmudin memperkaya diri sendiri dengan menilap uang negara sebesar Rp 3.115.000.000. Syahrizal Hamid sebesar Rp 6.617.945.000, Al Azmi sebesar Rp 1.154.650.100, Tengku Azmun Jaafar Rp 12.600.000.000 dan Marwan Ibrahim Rp 1.500.000.000.

Sedangkan para pegawai di BPN Pelalawan diduga ikut menikmati uang negara tersebut sebesar Rp 3.910.000.000. Serta nama-nama yang tertera pada SHM Sebesar Rp 385.532.500 dan orang lainnya sebesar Rp 2.907.762.000.

Akibat kelakuan para pejabat negara yang menilap uang rakyat secara berjamaah tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 38.087.239.600. Para pejabat baik yang sudah divonis maupun yang akan disidangkan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara, atau hukuman mati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*