Wakil Ketua DPRD, Wilman Singkuan Pimpin Paripurna Pandangan Umum Fraksi

Wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh H. Suwandel Muchtar  dengan Wakil ketua DPRD Payakumbuh H.Wilman Singkuan yang memimpin sidang paripurna.

Wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh H. Suwandel Muchtar dengan Wakil ketua DPRD Payakumbuh H.Wilman Singkuan yang memimpin sidang paripurna.

Advertisements
Juru bicara Fraksi PDI-P hanura Basri Latief

Juru bicara Fraksi PDI-P hanura Basri Latief

Juru bicara Bintang Nasdem Ahmad Ridha

Juru bicara Bintang Nasdem Ahmad Ridha

Juru bicara F PPP Edward DF

Juru bicara F PPP Edward DF

Juru bicara Partai Gerindra Wulan Denura

Juru bicara Partai Gerindra Wulan Denura

Juru bicara F PAN Husrisna Jamhur

Juru bicara F PAN Husrisna Jamhur

Juru bicara Partai Demokrat--- Adi Suryatama

Juru bicara Partai Demokrat— Adi Suryatama

Juru bicara PKS Nasrul

Juru bicara PKS Nasrul

Juru bicara Partai Golkar Maharnis Zul

Juru bicara Partai Golkar Maharnis Zul

Payakumbuh, PADANGTODAY.com8 Fraksi DPRD Kota Payakumbuh, sampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan Walikota Payakumbuh tentang 9 ranperda, bertempat di aula kantor DPRD setempat, dihadiri Wawako H. Suwandel Muchtar, para SKPD dan muspida, serta undangan lainnya, Rabu (4/2).

Sebelum juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum, rapat paripurna dipimpin wakil ketua DPRD H. Wilman Singkuan yang dipandu Kabag Persidangan dan Risalah Afridol.
 
Dalam pandangan umum itu, juru bicara fraksi Partai Golkar disampaikan oleh H. Maharnis Zul, juru bicara fraksi PKS Nasrul, juru bicara fraksi Demokrat Adi Suryatama, juru bocara fraksi PAN Husrisna Jamhur, juru bicara fraksi partai Gerindra Wulan Denura, juru bicara fraksi PPP H. Ahmad Zifal, juru bicara Bintang Nasdem Ahmad Ridha dan juru bicara fraksi Partai PDI-P Hanura Basri Latief.  
 
Juru bicara Partai Golkar H. Marhisnis Zul, banyak memberikan saran diantaranya prosedur pengurusan IMB birokrasinya jangan terlalu berbelit-belit dan memakan waktu lama.
 
Syarat-sayarat pengurusa IMB seyoginya disosialisasikan kesetiap kelurahan, setelah izin dikeluarkan, maka petugas kiranya dapat mengecek kelapangan, apakah bangunan yang dibuat sesuai dengan izin yang dikeluarkan.
 
Juru bicara fraksi PKS, Nasrul mengharpkan adanya regulasi, tujuannya setiap masyarakat dapat memahami perizinnan menidirkan bangunan yang baik, dan pihak pemerintahpun dapat menjalankan secara transparan dan adil atau tidak ada diskriminasi terhadap pihak tertentu.
 
Juru bicara Partai Demokrat Adi Suryatama, menyebutkan, terkait dengan ranperda penyelenggaraan pendaftaran penduduk, ranperda ini juga hendaknya mengatur tentang mekanisme pendaftaran penduduk dan sanksi bagi aparat pengelola yang mengabaikan tugas dan keewajibannya.
 
Juru bicara fraksi PAN Husrina Jamhur, menyampaikan ranperda tentang perubahan Perda No 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan diharapkan dapat mempercepat serta mendukung akurasi database kependudukan yang akan memberikan konstribusi  terhadap database kependudukan secara nasional.
 
Juru bicara fraksi Partai Gerindra Wulan Denura, menyampaikan dalam pengabungan beberapa kelurahan yang sudah digabungkan, diharapkan dapat ditunjang dengan personil yang berkualitas, mencukupi dan mampu, bukan dengan menempatkan pegawai-pegawai yang akrtif dikelurahan semata.
 
Secara bertahap mendorong pemerintah daerah untuk dapat melengkapi sarana prasarana kerja dan dana operasional kelurahan, guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan prima, seperti yang kita harapkan.
 
Juru bicara fraksi PPP Edward DF, menanggapi ranperda tentang perubahan perda No 2 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat darah dan sekretariat DPRD, terhadap nomenklatur.
 
“Ranperda tersebut telah sesuai dengan Perda No 41 tahun 2017 dan Permendagri No 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah. Namun hal tersebut tentu butuh kajian yang mendalam, menyangkut situasi dan konsisi Kota Payakumbuh, “Edward DF.
 
Juru bicara Bintang Nasdem,  Ahmad Ridha, menyampaikan ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), belum dapat dibelukakan secara efektif. Oleh karena itu, dalam pembahasan ranperda perubahan Perda No. 15 tahun 2011 itu, kami rasa perlu kajian yang lebih dalam, dengan catatan Perda KTR No. 15 tahun 2011 dapat dijalankan secara efektif.
 
Juru bicara fraksi Partai PDI-P Hanura, Basri Latief, menyampaikan ranperda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, diperlukan sistem lalu lintas dan dan jalan raya yang handal, selamat, lancar, teryib, aman dan nyaman, berdayaguna dan berhasil guna.
 
“Sistem lalu litan dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan perlu diselenggarakan dengan mengintegritasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan pemerintah kota berdasarkan kewenangan yang ada sesui ketentuan dan peraturan yang berlaku,“ harap Basri Latief.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*