Wako Berikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pariaman Terhadap 3 Ranperda

Wako berikan nota jawaban pada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

Wako berikan nota jawaban pada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

Pariaman, PADANG-TODAY.com-Walikota Pariaman menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kota Pariaman pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan di gedung utama DPRD Kota Pariaman, manggung, Senin (18/1). Selanjutnya jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pariaman atas Nota Penjelasan 3 (tiga) Ranperda, yang telah dibacakan sebelumnya pada hari Jum’at tanggal 15 Januari 2016, Walikota menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pandangan umum Fraksi-Fraksi yaitu:

Fraksi Golongan Karya yang disampaikan oleh Ali Bakri. Pertama, tangapan mengenai Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sehubungan dengan Pandangan Umum Fraksi Golongan Karya yang menyarankan agar Perda ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kota Pariaman dan tidak hanya berpedoman atau mencontoh kepada daerah lain yang sesungguhnya berbeda dengan daerah kita.

Terkait hal tersebut di atas dapat disampaikan bahwa seperti yang telah disampaikan pada Nota Penjelasan Walikota bahwa Perubahan Ranperda ini merupakan penyesuaian dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu juga untuk melengkapi hal-hal yang masih perlu diperjelas sesuai kebutuhan dan kondisi kekinian Kota Pariaman.

Kedua, tanggapan mengenai perlu kajian yang lebih mendalam terhadap Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2015-2035 dapat kami jelaskan:

Bahwa Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan kajian untuk menetapkan pembangunan industri, dengan difasilitasi oleh pihak Kementerian Perindustrian RI, pada tahun 2014 sudah dilakukan kajian mengenai Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID). Penetapan KIID ini bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan industri Kota Pariaman. Dari KIID ini diperoleh 2 (dua) fokus pembangunan industri yaitu pembangunan industri kreatif dan pembangunan industri makanan ringan hasil pertanian dan hasil laut.

Pembangunan industri kerajinan difokuskan pada pembangunan industri sulaman, bordir, rajutan dan cenderamata yang akan menunjang pariwisata Kota Pariaman. Dimana bentuk pembangunan akan difokuskan kepada diversivikasi produk, perbaikan kualitas produk, perbaikan motif dan desain serta kemasan produk, sehingga masyarakat yang datang ke Pariaman bisa membawa cendramata khas Kota Pariaman.

Sedangkan untuk pembangunan industri makanan ringan berbasis hasil pertanian dan hasil laut, lebih difokuskan pada diversifikasi produk, packaging/kemasan, labelling, legalitas usaha termasuk pengurusan PIRT ataupun sertifikasi halal.

Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman sedang berusaha untuk membentuk kawasan-kawasan yang akan dijadikan sebagai destinasi wisata belanja, seperti Kawasan Kampung Sulam Nareh, dan Kawasan Makanan Ringan Ladu Arai Pinang di Kelurahan Kampung Perak.

Sedangkan untuk pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kota Pariaman melalui UPT Air Bersih sedang berusaha untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mengalirkan air ke rumah-rumah warga yang ada di Kota Pariaman.

Ketiga, yang mana Fraksi Golkar menyampaikan bahwa Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus mengatur sampai kepada resiko dan pertangungjawaban dapat kami informasikan kembali bahwa hal tersebut Sudah diatur didalam persyaratan dan pernyataan yang harus dilengkapi oleh provider saat pengajuan izin.

Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Fitri Nora. Pertama, tangapan mengenai Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Terkait Pandangan Umum Fraksi Gerindra yang mengharapkan Pemerintah Kota Pariaman agar : Lebih memperhatikan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Mampu mengimplementasikan proyek perubahan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Mampu mewujudkan pengelolaan keuangan , pendapatan dan asset daerah yang professional, Merealisasikan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah yang transparan, Memastikan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah yang akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu disiapkan, antara lain: Komitmen Kepala Daerah, Ketersediaan Peraturan Perundangan yang mendukung, Sumber daya manusia yang professional dan Ketersediaan Teknologi Informasi.

Sehubungan dengan harapan di atas, untuk mewujudkannya maka Pemerintah Kota Pariaman mengajukan Ranperda Perubahan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Diharapkan dengan disahkannya ranperda tersebut, akan dapat mengakomodir kebutuhan akan aturan pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, tanggapan terhadap Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2015-2035 dapat kami jelaskan, Bahwa dengan disusunnya Perda Rencana Pembangunan Industri Daerah ini maka pembangunan dapat lebih difokuskan, sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dipasar di luar Kota Pariaman, serta dapat mempercepat pertumbuhan industri lokal yang berdaya saing.

Dengan semakin tumbuhnya industri lokal, diharapkan akan mampu menarik investor untuk bekerja menanamkan modalnya dan bekerjasama dengan indutri lokal Kota Pariaman.

Selanjutnya untuk kawasan indutri, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 5 Tahun 2014, Perusahaan Kawasan Industri harus memiliki lahan minimal 21 ha, sedangkan Kota Pariaman yang luas wilayahnya tidak terlalu besar, sangat kecil kemungkinan untuk memiliki suatu kawasan industri yang harus memperhatikan banyak hal seperti analisa dampak lingkungan, pembinaan terhadap industri kecil sekitar dan sebagainya. Karena keterbatasan tersebut, Pemerintah Kota Pariaman lebih memfokuskan kepada pengembangan industri kecil yang memanfaatkan kekayaan lokal dengan membentuk sentra-sentra industri kecil, dan membangun infrastruktur yang akan menunjang pengembangan kawasan industri kecil tersebut.

Ketiga, mengenai pandangan umum Fraksi Gerindara terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi juga dapat kami jelaskan, Bahwa dalam prosedur pendirian menara telekomunikasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 02/PER/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Menara BTS itu radiasinya sangat kecil sekali mempengaruhi kesehatan tubuh manusia, dan radiasi yang ada masih jauh di bawah ambang normal, menara BTS itu di bangun karena sudah diuji beberapa ilmuan bahwa pengaruhnya tidak ada ke tubuh manusia dan kesehatan. Tower Telekomunikasi berbeda dengan tower Listrik, yang ditopangnya adalah kabel yang dialiri oleh Saluran Umum Tegangan Extra Tinggi (SUTET), dimana arus listrik yang dilewatkannya adalah diatas 20.000 KV, sehingga menimbulkan radiasi listrik yang cukup besar.

Tower Telekomunikasi yang ditopangnya adalah antena yang memancarkan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio, yang radiasinya berkisar berordo watt, sehingga belum sampai ke tanah sudah hilang radiasinya. Jadi boleh dikatakan aman untuk kesehatan manusia.

Radiasi tower/menara telekomunikasi (BTS) berdasarkan hasil ahli kelola (peneliti) Ir. Sunarno, M.Eng., Ph.D  salah satu Dosen Fakultas Teknik UGM berpendapat bahwa menara/ tower telekomunikasi tidak berpengaruh atau tidak mempunyai efek yang berbahaya bagi  masyarakat di sekitar lingkungan menara BTS, Berdasarkan penelitian Kesehatan Dunia (WHO) dan Fakultas Teknik UGM, menara BTS tidak mengandung radiasi yang membahayakan kesehatan manusia. Sementara Level batas radiasi yang diperbolehkan menurut standar yang dikeluarkan Kesehatan Dunia (WHO) ini masing-masing 4,5 watt/m2 untuk perangkat yang menggunakan frekuensi 900 MHz dan 9 watt/m2 untuk 1.800 MHz.

Pada umumnya radiasi yang dihasilkan perangkat-perangkat yang digunakan operator seluler tidak saja di Indonesia, tapi juga seluruh dunia, masih jauh di bawah ambang batas standar sehingga relatif aman. Berdasarkan hasil perhitungan, pada jarak 1 meter (jalur pita pancar utama), tower BTS dengan frekuensi 1.800 MHz mengasilkan total daya radiasi sebesar 9,5 w/m2 dan pada jarak 12 meter akan menghasilkan total radiasi sebesar 0,55 w/m2. Untuk kasus tower yang memiliki tinggi 52 meter, berdasarkan hasil perhitungan, akan menghasilkan total radiasi sebesar 0,029 w/m2.

Pada Tower/menara BTS ini juga dilengkapi dengan grounding atau system pentanahan, yang gunanya adalah penangkap petir, dimana kalau terjadi petir maka yang duluan disambar adalah kutub negative yang terdekat dengan awan atau ion positive, dimana pada puncak tower dipasang finial dari tembaga dan dialirkan ketanah dengan kabel BCC, sehingga aliran petir cepat mencapai tanah dan mengamankan daerah sekitarnya dari sambaran petir, karena sifat dari arus listrik adalah mencari jalan tependek mencapai tanah, dan hilang di netralisir oleh bumi. Sehingga anggapan masyarakat selama ini bahwa menara telekomunikasi (BTS) sangat bermasalah bagi Kesehatan, itu adalah suatu kekeliruan.

Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh M. Taufik. Pertama, tangapan mengenai Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana pada Pandangan Umum Fraksi Nasdem sangat memahami kebutuhan akan perubahan Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini, dengan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Fraksi Nasdem.

Kedua, sehubungan dengan tanggapan terhadap Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2015-2035 dapat kami jelaskan kembali, Bahwa penyusunan ranperda ini bertujuan utuk meningkatkan daya saing industri daerah sehingga industri kecil yang ada di Kota Pariaman mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu memenuhi permintaan pasar. Dengan terpenuhinya permintaan pasar diharapkan akan meningkatkan indeks pendapatan masyarakat.

Khusus untuk industri makanan ringan, Pemerintah Kota Pariaman selalu melakukan pembinaan agar industri ini memiliki legalitas usaha, memiliki PIRT dan sertifikasi halal, sehingga produk mampu menembus pasar luar Kota Pariaman. Dalam hal ini Dinas Kopperindag bersama Dinas Kopperindag selalu berkoordinasi dalam pengawasan makanan baik yang ada di pasar dan swalayan, maupun yang ada diolah dan dihasilkan oleh industri kecil kita.

Ketiga, jawaban mengenai pandangan umum Fraksi Nasdem terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mana Ranperda ini hendaknya juga memperhatikan peningkatan pelayanan dan pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi, sehingga keberadaan menara tersebut memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Tetapi bagi keselamatan dan keamanan masyarakat dari segi kesehatan disekitar menara disini perlu juga dikaji secara mendalam.

Hal tersebut dapat kami uraikan bahwa Dalam proses pengurusan izin menara telekomunikasi prosesnya adalah sebagai berikut, Sebelum pengajuan izin ke Kantor KP2TPM, provider harus melengkapi berkas diantaranya: izin sepadan lokasi, izin kelurahan/desa, rekomendasi kecamatan, gambar dan struktur bangunan menara. Kelengkapan berkas di ajukan permohonannya ke KP2TPM. Berdasarkan surat permohonan tersebut KP2TPM menginformasikan dan menjadwalkan tinjauan lapangan ke SKPD terkait (PU, BLH, Bappeda dan Dishubkominfo).

Hasil survey lapangan dibahas bersama dalam Tim BKPRD (Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah) dengan hasil rekomendasi LAYAK/TIDAK LAYAK diberikan izinnya. Jika/setelah izin prinsip diterbitkan, provider juga harus melengkapi persyaratan lainnya seperti penggunaan genset, penangkal petir, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Fraksi Bulan Bintang Amanat yang disampaikan oleh Sdr. Arizal.

Pertama, Sehubungan dengan Pandangan Umum Fraksi Bulan Bintang Amanat yang menyepakati dilakukan perubahan atas Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah demi semangat pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dapat tercapai juga Fraksi Bulan Bintang Amanat menerima dan merekomendasikan untuk dilanjutkan pembahasannya dengan pembentukan Pansus, dengan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Fraksi Bulan Bintang Amanat.

Kedua, sehubungan dengan tanggapan terhadap Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2015-2035 dapat kami jelaskan bahwa Untuk hasil industri masyarakat di Kota Pariaman selama ini, Pemerintah Kota Pariaman sudah memfasilitasi pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Inteletual) bagi industri, baik melalui dana APBD Kota Pariaman maupun APBD Propinsi Sumatera Barat. Selain HKI Pemerintah Kota Pariaman juga memfasilitasi industri kecil yang sudah memiliki PIRT untuk pengurusan sertifikasi Halal. Baik melalui dana APBD Kota Pariaman, APBD Propinsi Sumatera Barat dan anggaran BPOM.

Ketiga, mengenai pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mana Fraksi Bulan Bintang amanat memerikan masukan supaya kedepannya Pemerintah Kota Pariaman dalam memberikan izin pendirian menara telekomunikasi untuk perlu memperhatikan lingkungan masyarakat, baik dari segi aspek keamanan maupun dari aspek lingkungan sosial masyarakat yang ada, hal ini telah kami jelaskan pada penjelasan pada Pandangan Umum Partai Nasdem diatas.

Fraksi Nurani Pembangunan yang disampaikan oleh Marwan. Pertama, Menanggapi Pandangan Umum dari Fraksi Nurani Pembangunan yang meminta Walikota Pariaman agar menyiapkan aturan-aturan pendukung yang akan dijadikan dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan Ranperda Perubahan Atas Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengharapkan agar Ranperda ini tidak bertentangan hendaknya dengan aturan yang lebih tinggi.

Dapat dijelaskan bahwa salah satu latar belakang diubahnya Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah merupakan penyesuaian dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu juga untuk melengkapi hal-hal yang masih perlu diperjelas. Ke depan akan dilakukan perubahan terhadap beberapa aturan pendukung turunan dari Ranperda ini baik berupa Peraturan Walikota, Keputusan Walikota maupun Edaran Walikota untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, sehubungan dengan tanggapan terhadap Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2015-2035, Yaitu mengenai Objek dan Subjek yang diatur dalam Ranperda ini,  dapat kami jelaskan kembali bahwa fokus objek pembangunan industri Kota Pariaman yaitu industri kreatif (industri sulaman, industri bordir, industri rajutan dan cenderamata) serta industri makanan ringan. Sedangankan subjek Ranperda Rencana Pembangunan Industri Daerah adalah stakeholder (dalam hal ini SKPD terkait) serta industri-industri kecil yang ada di Kota Pariaman.

Ketiga, Untuk Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi, sehubungan dengan dasar perubahan Ranperda ini adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk itu dilakukan penyesuaian, namun Fraksi Nurani Pembangunan tetap meminta bahwasanya perubahan ini juga memperbaiki hal-hal yang kurang sempurna dalam Ranperda ini sebelumnya, dapat kami uraikan jawab sebagai berikut:

Perda Retribusi Menara Telekomunikasi merujuk pada UU No 28 tahun 2009, dan secara nasional seluruh Perda Kab/Kota dibatalkan akibat putusan MK yg telah membatalkan Pasal 124 UU No 28 tahun 2009 tentang besaran tarif retribusi menara, dan hal-hal lain telah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tersebut.

Selanjutnya Walikota memerintahkan kepada seluruh SKPD yang terkait untuk dapat membahas 3 (tiga) ranperda ini bersama pansus DPRD Kota Pariaman secara focus dan juga agar segera melengkapi seluruh data-data yang diperlukan dalam pembahasan nantinya.

Mukhlis Rahman juga berharap Pemerintah Kota Pariaman bersama Tim Harmonisasi dan Tim Asistensi Ranperda akan terus bekerja keras untuk menyusun Ranperda-Ranperda sesuai Prolegda, karena kami sadari bahwa Peraturan Daerah merupakan Legalitas Formil untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Pariaman, untuk itu tentu dibutuhkan keseriusan kita bersama dan perlu dukungan penuh dari DPRD Kota Pariaman.(rel/dsp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas