Wako di DPRD, Ranperda Administrasi Kependudukan Memberikan Perlindungan Hukum

Walikota Payakumbuh Riza Falepi ketika menyampaikan nota   penjelasan 9 Ranperda

Walikota Payakumbuh Riza Falepi di DPRD Payakumbuh

Advertisements

Payakumbuh, PADANGTODAY.comPenjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, mengamanatkan, bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan pada hakekatnya NKRI.

“Maka, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, “ujar Walikota Payakumbuh Riza Falepi, ketika menyampaikan nota penjelasan 9 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), baru-baru ini di DPRD kota Payakumbuh.
Dikatakan Walikota, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan penjabaran amanat pasal 26 ayat 3  UUD RI 1945, bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.
Dengan lahirnya perda tersebut nantinya, guna mewujudkannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistim informasi administrasi kependudukan.
Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, propinsi maupun database kependudukan secara nasional.
Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/ atau dipalsukan KTP-el nya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.
Sejalan dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam dalam Pasal 51 ayat 7, yakni Undang-Undang No.23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.24 tahun 2014 yakni 5  tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.
 
Perda Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2012, tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh  harus menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 24  tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terutama hal-hal yang pokok dan prinsip.
“Hal yang pokok dan prinsip itu diantaranya, pemberlakuan istilah KTPel, mengenai masa berlaku KTP-el, pemberlakuan denda terhadap keterlambatan pelaporan dan hal-hal lain yang sudah tidak relefan lagi dengan aturan yang baru,“ ujar Walikota.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*