Wako Hendri Arnis Sampaikan LKPj TA 2014

Wako Hendri Arnis menyerahkan LKPj kepada Ketua DPRD Asril Kasoema, disaksikan Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan.

Wako Hendri Arnis menyerahkan LKPj kepada Ketua DPRD Asril Kasoema, disaksikan Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan.

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Memenuhi amanat wajib peraturan yang ditegaskan undang-undang nomor 23 tahun 2014, Wali Kota Padangpanjang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (14/4) kemarin pagi.

Wali Kota Padangpanjang, Hendri Arnis pada kesempatan itu menyebutkan APBD Kota Padangpanjang Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangpanjang Tahun Anggaran 2014 dan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangpanjang Tahun Anggaran 2014.

Terkait gambaran pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2014, disampaikan berupa pengelolaan pendapatan daerah yang secara keseluruhan total pendapatan daerah 2014 ditargetkan sebesar Rp478.219.616.171 terealisir sebesar Rp475.208.466.032,33 atau 99,37 persen. Jumlah tersebut bersumber dari sektor PAD Rp51.529.063.873, Dana Perimbangan Rp378.738.216.086, Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian) Rp30.186.585.000, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp14.754.601.073.

Khusus berkaitan dengan Pengelolaan PAD sebagai salah satu komponen pendapatan terpenting dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kontribusi komponen tersebut masing-msing Pajak Daerah sebesar Rp4.060.955.402, Retribusi Daerah Rp5.355.477.609, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp4.259.913.723 serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp27.837.141.507.

“Dari gambaran tersebut, secara keseluruhan penerimaan PAD tahun 2014 dapat dicapai diatas target yakni 110,26 persen. Guna memacu peningkatan PAD, diperlukan upaya-upaya dan kerja keras lebih optimal dari berbagai pihak terkait. Baik pemerintah daerah maupun DPRD, termasuk kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya guna lebih memacu akselerasi pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat di kota berjuluk Serambi Mekah ini,” ujar Wako Hendri.

Kemudian secara konseptual guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Wako Hendri menyebut pengelolaan belanja daerah harus dilakukan secara terencana dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping diperhatikan juga beberapa prinsip, seperti pengoptimalan dalam pemanfaatan anggaran yang ditopang tiga pilar utama, yakni ekonomis, efisien dan efektifitas.

Secara keseluruhan disampaikannya, total belanja daerah Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp544.621.698.906 dengan realisasi Rp406.617.041.960 atau mencapai 74,66 persen. Jumlah tersebut barasal dari Belanja Tidak Langsung Rp209.288.913.564, Belanja Langsung Rp197.328.128.396.

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.
Secara umum dapat disampaikan bahwa, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung telah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang terdapat pada urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan yang realisasinya lebih kecil dari yang direncanakan. Secara ekonomi, fenomena ini memberikan indikasi positif yakni adanya efisiensi atau penghematan dalam pengelolaan Belanja Daerah.

Hal demikian tentunya juga tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip pengeluaran yang digunakan. Kemudian juga disebabkan pada saat menetapkan rencana didasarkan pada anggaran maksimal, sedangkan dalam pelaksanaannya kita tidak memakai prinsip menghabiskan anggaran, sehingga efisiensi atau penghematan anggaran ini menjadi Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD).

Sedangkan terkait pembiayaan daerah secara umum merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah disampaikan meliputi semua transaksi keuangan berfungsi menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Disampaikannya target dan realisasi Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 direncanakan sebesar Rp81.402.082.735 dan Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000, tidak dapat direalisir.

“Dalam pengelolaan struktur pembiayaan daerah, semula dari sisi pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp15 miliar untuk penyertaan modal investasi pada Bank Nagari. Namun sampai akhir tahun 2014 tidak dapat direalisasikan, karena sesuai dengan ketentuan berlaku bahwa untuk penyertaan modal sebagai investasi perlu analisa kelayakan investasi,” terang Wako.
Sementara terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2014, disebutkannya juga berbagai program dan kegiatan tersebar pada semua Urusan Wajib yang diserahkan, 26 urusan telah terlaksana dan 7 dari 8 untuk urusan pilihan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*