Wako Riza Falepi di DPRD, Pembangunan Harus Izin dari Pemerintah

Walikota Payakumbuh Riza Falepi

Walikota Payakumbuh Riza Falepi

Advertisements

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Sesuai dengan amanat di dalam Perda No 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 pasal 81 ayat 2 yaitu ketentuan perizinan harus berdasarkan pada prinsip penerapan perizinan.

“Setiap kegiatan dan pembangunan harus mendapatkan izin dari pemerintah Kota Payakumbuh yang melakukan pengendalian terhadap kesesuaiannya dengan rencana, serta ketentuan administrasi, “ujar Walikota Payakumbuh Riza Falepi ketika menyampaikan nota penjelasan 9 rancangan peraturan daerah (Ranperda) bertempat di aula kantor DPRD, Jum’at (23/1).
Ketentuan mengenai pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga diatur di dalam peraturan Mendagri nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian IMB.
Dalam peraturan tersebut, IMB diberikan berdasarkan kepada peraturan daerah tentang IMB dan RDTR, RTRK dan/atau RTBL. Pasal 35 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Perda tentang pemberian IMB dengan berpedoman pada peraturan Mendagri paling lambat 2  tahun sejak ditetapkan.
IMB mutlak diperlukan sebelum melaksanakan pembangunan fisik itu sendiri, sehingga bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan Permendagri Nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung pasal 15 ayat 4.
Izin mendirikan bangunan merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten/kota, yang berarti bangunan yang tidak memiliki IMB tidak boleh mendapatkan penyambungan arus PLN, Air PDAM dan sambungan telepon kabel. Oleh sebab itu perlu kiranya dibentuk Perda tentang IMB,“sebut Walikota.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*