Water Boom, Riwayatmu kini

Objek Wisata Water Boom Padangpariaman

Objek Wisata Water Boom Padangpariaman

Padangpariaman,PADANG-TODAY.COM__Pemerintah Kabupaten PadangPariaman gagal dalam melanjutkan Proyek Pembangunan Water Boom. Banyak perkiraan, para pengambil kebijakan seakan-akan mengabaikan program pembangunan Water Boom tersebut, dan indikasi pelanggaran hukum seakan mengintip tajam di Proyek tersebut.

Proyek yang dibangun di Malibo Anai, Kecamatan Batang Anai ini bukan tanggung-tanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah untuk membangun sebuah Water Boom. Pembangunan proyek tersebut telah menelan biaya dari dana APBD tahun 2008 – APBD tahun 2010, saat ini, kondisi dari pembangunan terseebut sungguh memperhatinkan.

Setelah terjadinya devisit anggaran APBD tahun 2011 lalu, kini pembangunan proyek objek wisata Water Boom seakan terjepit, entah apakah ada sang penyelamat dari pihak investor yang akan menanamkan modalnya di sektor pariwisata satu ini.

Berbicara soal pariwisata satu ini, memang sedang lagi ngetrend di Sumatera Barat.

Dewasa ini sejumlah daerah telah memiliki dan merasakan manfaat dari objek wisata Water Boom ini sebagai salah satu penunjang pendapatan daerahnya, kini di PadangPariaman pun berupaya untuk memiliki objek wisata itu agar tak ingin tertinggal dengan daerah lainya.

Melihat keinginan pemerintah untuk melakukan terobosan seperti itu, rupanya gayung bersambut. Pihak legislatif pun berkomitmen untuk meloloskan keinginan eksekutif tersebut, melalui payung hukum yang jelas, dan teranggarkan dalam APBD 2008, sampai dengan APBD 2010 yang telah menelan dana sebesar 12 miliar.

Namun sejauh ini proyek tersebut masih terbengkalai belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Soalnya, di dalam APBD 2011 senilai Rp 43 miliar kali ini, pembangunan proyek Water Boom itu tidak dianggarkan kembali karena APBD 2011 Padang Pariaman mengalami devisit.

Namun, pihak eksekutif tetap optimis untuk melanjutkan kembali pembangunan proyek Water Boom dengan cara mencari investor yang akan menanamkan modalnya dalam proyek tersebut. Hal itu diakui oleh feri hendri, salah satu PPTK di Dinas PU Padangpariaman pada saat itu, memang ada beberapa investor telah melirik. Namun, sejauh ini belum ada yang betul-betul serius dalam hal ini.

Feri Hendri mengatakan, secara pelaksanaan teknis, pihak DPU Padangpariaman telah bekerja sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pada saat pelimpahan wewenang kepada pihak Dinas Pariwisata dalam pelaksananan pengoperasian objek wisata ini terkendala, jelas Feri. ” secara theknis, kami dari pihak dinas PU telah bekerja sebagaimana mestinya, dan bahkan kita telah leouncing dalam pengunaan proyek tersebut,” ungkap Feri Hendri.

Menurut pantauan dilapangan, ada kegamangan dari investor, kenapa mereka tidak berani menanamkan modalnya dalam hal ini, karena pembanguanan proyek Water Boom tersebut, tidak sesuai dengan keinginan pihak investor, sebabnya konstruksi banguanan, maupun dana yang telah dihabiskan dalam pembanguanan tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya.

Kini, pembangunan proyek Water Boom itu seakan ‘terjepit’ di tengah ketidak pastian, dan investor tidak berani mengambil resiko dalam hal ini.

Dari kondisi tadi, jelas tergambar bahwa nasib proyek Water Boom seakan Hidup Segan Mati tak mampu, entah bagaimanakah nasibnya nanti, apakah akan menjadi besi tua atau ada sang penyelamat untuk melanjutkan kembali pembangunan proyek Water Boom itu.

Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Pariwisata Padangpariaman, Syahriwal, memang ada salah satu investor melirik proyek tersebut pada saat itu. Namun kendalanya ia tidak tau persis dalam hal itu.

Kecemasan dan nada skeptis yang dirasakan masyarakat Padangpariaman tentang Proyek Objek Wisata satu ini terjawab sudah. Pasalnya, tidak beberapa lama lagi objek wisata tersebut akan difungsikan, dan masyarakat Padangpariaman akan dapat merasakannya.

Kini, terang Syafriwal, pihak Dinas Pariwisata telah berupaya untuk memanfaatkan objek wisata tersebut dengan cara sewa kelola oleh pihak ketiga. Hingga saat ini, jelas Syafriwal, pemanfaatan objek wisata ini dalam tahap penyusunan MoU dengan pihak ketiga dengan sistim sewa kelola.

Ketua Komisi IV DPRD Padangpariaman, Dwi Warman Chan, mengatakan, sepanjang ada azaz manfaatnya, pihak legislatif akan mendukung program tersebut. Namun dalam hal ini, jelas Dwi Warman, apapun bentuk kebijakan eksekutif harus disetujui oleh pihak legislatif. Artinya, pihak eksekutif untuk melahirkan suatu kebijakan tersebut harus melalui payung hukum yang jelas, tandas Dwi Warman.(suger)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*