Wawako di DPRD: Dilarang Mendirikan Bangunan di Pinggir Sungai

Sekko Payakumbuh Benni Warlis bersama Kabag Humas  DPRD Syaiful Amir dalam acara paripurna DPRD

Sekko Payakumbuh Benni Warlis bersama Kabag Humas DPRD Syaiful Amir dalam acara paripurna DPRD

Advertisements

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-”Perda IMB dibentuk merupakan amanat dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2010.  Jika Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda maka Perda IMB akan kita sinergikan dengan Perda Bangunan yang sudah ada.

Demikian dikatakan Wawako Payakumbuh H. Suwandel Muchtar, Jum’at (6/2), ketika rapat paripurna DPRD tentang 9 Ranperda, dalam kesempatan itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Suparman dan H Wilman Singkuan, Sekdako Benni Warlis, Muspida dan undangan lainnya.

Dijelaskan Wawako, Ranperda IMB memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk juga masyarakat kecil, artinya bangunan yang didirikan sesuai aturan dan keandalan bangunan dapat di pertanggung jawabkan.

Sehubungan dengan Retribusi IMB, masyarakat tidak mampu bisa meminta kepada Pemerintah Daerah agar dikurangi jumlah retribusinya bahkan bisa tidak dikenakan retribusi.

Dalam perda RTRW berbunyi, tidak boleh didirikan bangunan-bangunan di kawasan pertanian, dipinggir sungai atau sawah dengan kata lain pengalihfungsian lahan pertanian menjadi area pemukiman dilarang.

Namun kenyataannya telah berbalik seperti yang kita ketahui di Kecamatan Latina yang telah beralih fungsi menjadi perumahan. Apakah perda tersebut sudah dicabut atau lost control begitu saja? Didalam Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Kota Payakumbuh  mengatur tentang Pola Ruang.

Pola Ruang ini di bagi menjadi dua kawasan yakni Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. kawasan pertanian pangan berkelanjutan salah satunya dikembangkan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Pengaturan dalam RTRW yang bersifat dominansi, sehingga belum dapat menbatasi perubahan alih fungsi lahan secara tegas dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun.

Proses penerbitan Advice Planning dilakukan melalui pengukuran dan pengecekan kondisi existing lahan, dimana pada tahap ini, jika lahan ini tidak produktif dan tidak berpotensi untuk di pertahankan sebagai lahan pertanian maka RTRW mentolerir perubahan alih fungsi lahan ini sepanjang dari alih fungsi lahan ini tidak merobah dominansi kawasan sesuai arahan Pola Ruangnya.

Sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan perda bangunan sudah kita lakukan setiap tahun. Namun dengan keterbatasan anggaran kita baru dapat mensosialisasikan pada setiap kecamatan dengan jumlah peserta yang terbatas.

Untuk menjadikan sosialisasi ini efektif dan dan tepat sasaran Pemko Payakumbuh melakukannya tidak kepada seluruh wilayah kota, melainkan bekerja sama dengan pihak Kecamatan dan dilakukan di kantor kecamatan.

Hal ini untuk mengurangi jumlah peserta yang terlalu banyak dan tidak efektif dalam setiap penyampaian sosialisasi. Saran dan masukan fraksi Bintang Nasdem terhadap Ranperda Perubahan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat kami terima dan jadi bahan pertimbangan dalam pembahasan ranperda nantinya.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*