Wulan Denura; Lebih Baik Miskin Struktur Tetapi Kaya Fungsi

Fraksi Gerindra Wulan Denura

Fraksi Gerindra Wulan Denura

Advertisements

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Wulan Denura, dalam pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Rabu (4/2) terhadap pembahasan 9 Ranperda, khususnya Raperda Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh, dengan tegas menyatakan bahwa, tidak selamanya pengembangan struktur organisasi memberi manfaat bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. “Artinya, lebih baik miskin struktur, tetapi kaya fungsi”. ujar Wulan.

Tak hanya menyatakan itu, Wulan Denura, juga menyinggung bahwa pengembangan organisasi dan tata kerja, pada akhirnya akan bermuara kepada penempatan seseorang pada jabatan tertentu.

“Namun, berdasarkan data yang diperoleh, Pemko Payakumbuh sering melakukan mutasi dan promusi jabatan secara tertutup. Hendaknya, pengisian jabatan yang ada dilingkungan sekretariat daerah harus dilaksanakan secara profesional melalui rekrutmen terbuka mengacu UU No. 5 tahun 2014” ulas Wulan.

Sementara itu terkait Ranperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Wulan Denura, meminta Pemko harus mampu melakukan pengawasan dan pengendalian pertumbuhan sesuai RTWR Kota Payakumbuh. “Karena, dengan kasat mata kita dengan mudah dapat menyaksikan pendirian bangunan tidak sesuai GSM,” sebut Wulan.

Yang tak kalah pentingnya, saran Wulan, Perda IMB yang akan disusun hendaklah sebuah peraturan yang aplikatif, mudah dan tidak memberatkan masyarakat. Seementara adanya pemikian IMB sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas bagi masyarakat seperti PLN, PAM dan telepon perlu kajian yang mendalam karena dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Terhadap Ranperda pembentukan, pengahapusan dan penggabungan kelurahan serta Ranperda tentang penyelenggaraan adminitasi kependudukan, Ranperda pengelolaan pasar, Ranperda mendirikan BUMD, Ranperda tentang retribusi  pengujian kendaraan bermotor, Ranperda kawasan rokok dan Ranperda lalulintas dan angkutan jalan, fraksi Partai Gerindra meminta pembahasannya harus berpihak kepada kepentingan daerah dan masyarakat.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*