YLKI MINTA OJK BLOKIR PERUSAHAAN FINTEK “NAKAL”

Padang-today.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemblokiran perusahaan fintek (finansial teknologi) diduga melakukan teror konsumen.

   “Mendesak OJK untuk segera menutup/memblokir perusahaan fintek yang terbukti melakukan pelanggaran hak-hak konsumen, baik secara perdata dan atau pidana,”kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abdi dalam siaran pers diterima wartawan.

    Menurutnya, ada beberapa perusahan fintek yang tidak mempunyai izin (ilegal), tetapi sudah melakukan operasi di Indonesia. Namun tidak diblokir OJK.

“Dari lebih 300 perusahaan fintek, yang mengantongi zin dari OJK hanya 64 perusahaan saja. Ini menunjukkan OJK masih sangat lemah dan atau tidak serius dalam pengawasannya,”ujarnya.

    Makin hari makin banyak pengaduan konsumen yang menjadi korban perusahaan fintek (finansial teknologi) melapor ke YLKI. Konsumen terjebak menjadi korban perusahaan fintek berupa utang/kredit online.

“Saat ini sudah lebih dari 100-an pengaduan konsumen korban fintek diterima YLKI, baik berupa teror, denda harian dan atau bunga/komisi yang setinggi langit,”jelas Tulus.

   Tulus menambahkan, pelanggaran itu berupa teror fisik by phone/whatsapp/sms.

“Pelanggaran juga berupa pengenaan denda harian yang sangat tinggi, misalnya Rp 50.000 per hari; dan atau komisi/bunga sebesar 62 persen dari hutang pokoknya. Ini jelas pemerasan kepada konsumen,”imbuhnya.

    Tulus mengimbau agar masyarakat tidak meminjam uang di perusahaan fintech atau kredit online yang tidak terdaftar di OJK.

Ia menekankan agar konsumen hanya berurusan dengan perusahaan fintech yang legal. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terjadi masalah, maka ada pihak yang bisa bertanggung jawab.

    Adapun Tulus meminta agar konsumen juga membaca seluruh persyaratan dengan teliti saat hendak meminjam uang di perusahaan fintech. Menurut Tulus, teror yang menyangkut data pribadi konsumen bisa jadi bermula dari ketidaktelitian dalam membaca aturan teknis yang ditentukan perusahaan fintech yang bersangkutan.

   “Selain melaporkan pada OJK, YLKI turut mengimbau agar konsumen yang menjadi korban teror untuk segera melaporkan juga secara pidana ke polisi,” ujar Tulus.(*rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*