4 Perda Berubah di Limapuluh Kota

Sambutan Bupati Alis Marajo pada sidang DPRD Limapuluh Kota

Sambutan Bupati pada sidang Dewan

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANGTODAY.com-DPRD Limapuluh Kota menggelar rapat paripurna tentang 4 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2015. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perizinan Tertentu dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

”Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain bibit, atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan serta perkawinan kuda bibit,” kata Alis Marajo membacakan pidatonya di depan DPRD menyoal perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012, Rabu (15/4) di Aula DPRD Limapuluh Kota.

Soalan Retribusi Jasa Umum, bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, terkait dengan penyediaan jasa sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum,kata Bupati Limapuluh Kota dr Alis Marajo pada Rapat Paripurna DPRD Limapuluh Kota tentang 4 (Empat) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2015, Selasa(14/4) di ruang sidang DPRD Limapuluh Kota Sarilamak.

Retribusi Jasa Usaha. Untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi jasa usaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.Merubah materi Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Ketentuan Pasal 46 ayat 1 diubah.

Perizinan Tertentu, ruang lingkup retribusi perizinan tertentu adalah; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

”Ini dapat dilakukan guna peningkatan terhadap aspek pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,” lanjut Alis Marajo.

Soal pajak daerah; beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah, Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi; tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) /bulan. Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga selanjutnya berbunyi Pasal 11 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen),ungkap Alis Marajo.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*