Ali Mukhni, Program ini Dilakukan Untuk Penyelamatan Keuagan Daerah

 

Bupati Ali Mukhni menandatangi naskah pembangunan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Klinik Konsultansi Pengawasan, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta Penguatan Peran Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) disaksikan pejabat dari Kemenpan dan RB, Ombudsman, BPKP Sumbar dan SKPD di Aula Saikyo Sakato, Senin (25/7).

Bupati Ali Mukhni menandatangi naskah pembangunan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Klinik Konsultansi Pengawasan, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta Penguatan Peran Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) disaksikan pejabat dari Kemenpan dan RB, Ombudsman, BPKP Sumbar dan SKPD di Aula Saikyo Sakato, Senin (25/7).

Padang-Today.Com__Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen dalam penyelenggaran penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Empat upaya yang dilakukan yaitu Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Klinik Konsultansi Pengawasan, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta Penguatan Peran Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

“Program ini dilakukan untuk penyelamatan keuangan daerah” kata Bupati Ali Mukhni di Aula Saikyo Sakato, Senin (25/7).

Secara tegas, orang nomor satu di Padang Pariaman itu meminta bahwa pencanangan keempat program dimaksud harus berjalan optimal, jangan sampai hanya jadi seremonial saja.

“Hari ini momentum bersejarah dan bentuk komitmen daerah dalam  mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien serta untuk mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan” kata Bupati yang meraih WTP empat kali itu.

Hal senada juga disampaikan Ronald Andrea Annas, Pejabat Kemenpan dan Reformasi Birokrasi agar SKPD mendukung kebijakan Bupati dalam pelaksanaan reformasi birokrasi utnuk mencegah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.

Sementara Adel Wahidi, Asisten Ombudsman Prop. Sumbar mengatakan pencanangan empat program tersebut membuktikan komitmen dalan dalam melayani tuntutan masyarakat dalam mewujudkan good governance dan clean government. Ke depan, ia berharap Kabupaten Padang Pariaman merespon keluhan dan pengaduan terhadap pelayanan publik baik dari segi jenis, lama, biaya, sarana dan mekanismenya.

Inspektur Dewi Roslaini mengatakan Pembentukan Klinik Konsultasi Pengawasan merupakan inovasi baru dalam pelayanan kepada penyelenggara negara. Inovasi ini dibuat guna mendukungg proyek perubahan pada Diklatpim II di LAN aceh yang sedang diikutinya.

Program tersebut untuk dibantu oleh BPKP Sumbar  yang bertujuan untuk Padangpariama menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).(suger)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*