Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Bupati Lima Puluh Kota Alis Marajo mengungkapkan, dinamika kehidupan dewasa ini menuntut aparatur pemerintah mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi. Pendidikan dan latihan (Diklat) Prajabatan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diharapkan dapat membentuk aparatur yang memiliki pengetahuan dan wawasan.
Hal itu disampaikan Bupati dalam sambutannya pada acara pembukaan Diklat Prajabatan bagi CPNSD di lingkungan Pemkab setempat bertempat di Wisma Pemda di Tarantang Kecamatan Harau, Senin (3/8).
“Agar bisa memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, aparatur sipil negara itu harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang baik. Untuk itu aparatur tersebut mesti terus berlajar,” ungkap Bupati.
Aparatur Sipil di daerah ini, lanjut Bupati, juga harus memahami dan mampu menterjemahkan visi dan misi pemerintah daerah. Visi itu adalah terwujudnya kebersamaan, kemakmuran dan kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang bernuansa adat bansadi syara’, syara’ basandi kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Untuk bisa memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, selain butuh regulasi, lembaga dan sistem yang canggih, juga perlu aparatur yang berkompeten. Dengan memiliki kompetensi, aparat itu akan bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien,” jelas Bupati.
Sebelumnya Kepala BKD Kabupaten Lima Puluh Kota Drs. Indra Nazwar dalam laporannya mengatakan Diklat Prajabatan itu diikuti oleh 280 orang CPNSD golongan I, II dan III yang terbagi dalam 8 angkatan. Para CPNSD itu diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan 2.
“Diklat Prajabatan ini diantaranya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan aparatur sipil agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika. Tak kalah prntingnya, Diklat ini juga menjadi salahsatu syarat untuk bisa diangkat menjadi PNS,” jelas Indra.
Menandai dimulainya Diklat tersebut, Bupati memasangkan tanda peserta kepada peserta disaksikan sejumlah kepala SKPD setempat.(rel/dod)