Bawaslu: Pelaku Seni Dan Budaya Agen Pengawasan Pilkada

 

Padang,today.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan
pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga pada proses penghitungan hasil pemilihan.

“Aspek aspek pengawasan pada pelaksanaan pilkada itu menjadi hal penting, untuk itulah bagaiman masyarakat ikut andil dalam pengawasan,”kata Koordinator Pengawasan Bawaslu Kota Padang, Bahrul Anwar ketika sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif melalui sarana kebudayaan dengan melibatkan sejumlah pelaku Seni dan budaya di Kota Padang.

Menurut dia, secara formal masalah pengawasan pemilihan pada pemilu atau pilkada memang ada di tangan Bawaslu.

“Tapi dalam program Bawaslu itu ada namanya pengawasan partisipatif seperti yang di amanat kan UU No. 7/2019 tentang Pemilu maupun UU No. 10/2016 tentang Pilkada,”ungkap dia.

Untuk itu lanjut dia, seluruh elemen masyarakat terlebih yang berbasis sebuah dan budaya bisa lebih aktif lagi meningkatkan peran pengawasannya untuk pilkada serentak mendatang.

Pelaku Seni dan budaya yang hadir pada sosialisasi kali ini bisa menjadi perpanjang tangan (agen) pengawasan Bawaslu nantinya.

“Melalui mereka-mereka itu, kami mengharapkan aspek mengenai pengawasan pemilihan baik untuk pemilu maupun pilkada bisa mereka tularkan pada komunitas atau kelompok seni budaya yang lainnya di Kota Padang ini,” pungkas Bahrul.

Bahrul menambahkan, untuk itulah, Bawaslu Kota Padang memberikan materi pengawasan pada pelaku seni dan budaya.

“Materinya tidak terlepas dari aturan pengawasan yang ada dalam UU pilkada, UU pemilu maupun aturan yang ada dalam Peraturan Bawaslu,”imbuh dia.

Menurut Bahrul, pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat dimana banyak dari mereka bingung akan melapor kemana saat menemukan dugaan pelanggaran dalam proses pemilu atau pilkada.

Bahkan, masyarakat pun tidak tahu bagaimana syarat-syarat ketika akan melaporkan adanya dugaan pelanggaran termasuk kapan waktunya, apakah sudah lewat dari waktunya atau belum.

“Nah, melalui sosialisasi ini lah kami memberikan pemahaman pada masyarakat ini soal pengawasan itu,” ujar Bahrul Anwar.

Disisi lain Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Ely Yanti menyatakan kebudayaan hal yang esensial dan itu bisa buat diri jadi senang, karena suasana batin akan ikut merasa eforia.

Alasan Bawaslu adakan sosialisasi pengembang pengawasan partisipasi ini karena ada beberapa tujuan yang harapkan Bawaslu pada masyarakat,” kata Ely Yanti.

Menurut dia, ada beberapa tujuan dari sosialisasi ini, diantaranya karena fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan jajarannya seperti pengawas TPS tidak bisa begitu optimal.

Makanya, tambah Elly Yanti, harus ada pengawasan partisipatif masyarakat, karena hasil putusan dari pemilihan itu merupakan kompensasi yang harus dirasakan pemilih atau masyarakat.

Soalnya, sambung dia, dalam kompetisi itu sarat dengan berbagi dugaan pelanggaran terlebih di saat hari pemungutan. Untuk itulah pengawasan partisipatif sangat dibutuhkan.

Masyarakat memiliki tanggungjawab dalam pengawasan Pemilu maupun Pilkada, Bagaimana pun wakil-wakil yang dipilih saat pemilu/pilkada merupakan hasil pemilihan yg dilakukan masyarakat.

“Tentunya kita menginginkan wakil atau pimpinan yang kita pilih itu punya legitimasi dan bisa dipercaya,” kata Ely Yanti lagi.

Elly Yant mengakui, dugaan politik uang cukup masiv. Terus bagaimana ASN dan TNI polri akan menjaga netralitas inya dalam suatu pemilihan.

“Nah disinilah peran partisipatif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan,” tegas Ely Yanti. (dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas