Belanja Daerah Kota Padangpanjang Naik 8,86 Persen

Wako Hendri Arnis menyerahkan nota keuangan atas Ranperda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2015 kepada Wakil Ketua DPRD Erizal saat rapat paripurna beberap waktu lalu.

Wako Hendri Arnis menyerahkan nota keuangan atas Ranperda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2015 kepada Wakil Ketua DPRD Erizal saat rapat paripurna beberap waktu lalu.

Advertisements

Padangpanjang, Padangtoday—Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis menyampaikan terhadap Perubahan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2015, secara prinsip program dan kegiatan tidak banyak mengalami perubahan. Terutama dari Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2015.
Mencermati perkembangan pelaksanaan tahun berjalan APBD Kota Padangpanjang Tahun Anggaran 2015, berdasarkan struktur pendapatan daerah terdapat sejumlah komponen yang perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian, khususnya komponen PAD. Secara umum permasalahan pendapatan daerah yang ditemui dalam PAPBD kali ini, seperti belum optimalnya pengelolaan pendapatan, pelaksanaan administrasi , alokasi penerimaan dana dari pusat berupa dana perimbangan, maupun dana yang berasal dari provinsi.
Wako Hendri menjelaskan, estimasi perubahan pendapatan dalam rancangan PAPBD Tahun Anggaran 2015, yakni secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami perubahan dari Rp492.459.715.348 sebelum perubahan, meningkat menjadi Rp497.411.237.967,50 atau naik sekitar Rp4.951.522.619,50.
“Peningkatan pendapatan ini terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), naik sebesar 11,86% yang antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan signifikan berasal dari kelompok lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1.284.505.404 atau 28,57 persen dan dari PAD yang sah sebesar Rp4.304.495.656,50 yakni dari Rp33.438.400.000 menjadi Rp37.742.895.656,50 atau sekitar 12,87 persen dari pendapatan BLUD rumah sakit, kontribusi pihak ketiga dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan,” beber Wako Hendri di rumah dinas Walikota, Minggu (26/7) kemarin siang.
Kemudian terkait dana perimbangan, disebutkan juga terjadi perubahan dari Rp390.856.173.500 menjadi Rp.391.376.806.059 atau naik sebesar Rp.520.632.559 yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak 3,73 persen. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tetap dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan sebesar Rp810.000. Sementara komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, sesuai dengan kebijakan tingkat atas mengalami penurunan sebeasar 2,19 persen yakni pada dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp27.800.000 dan dana bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp1.159.050.000.
“Memahami hal tersebut, maka kebijakan umum pendapatan daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ini perlu dilakukan optimalisasi terhadap sumber PAD, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan terhadap objek pendapatan daerah, penggalian potensi pendapatan, optimalisasi sistim organisasi dan kelembagaan pendapatan, pengawasan dan evaluasi perkembangan pengelolaan pendapatan dan meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi daerah,” tuturnya.
Secara garis besar, Wako Hendri Arnis setelah memahami dinamika yang terjadi dan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Kota Padangpanjang Tahun 2015 selama lebih kurang satu semester menilai perlu dilakukan perubahan dalam struktur Belanja Daerah. Hal ini mengingat secara keseluruhan belanja daerah pada PAPBD Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar 8,86 %.
Peningkatan tersebut antara lain dikatakannya karena terjadi peningkatan belanja tidak langsung sebesar 5,45 persen akibat kenaikan pada belanja pegawai sebesar 7,19 persen. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap kenaikan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk tunjangan beras terhitung sejak Januari 2015 dan tambahan penghasilan bagi PNS.
“Untuk belanja langsung pada perubahan APBD ini mengalami kenaikan sebesar 11,20 persen, antara lain karena adanya peningkatan pada belanja barang dan jasa 13,59 persen dan belanja modal sebesar 11,39 persen. Namun pada belanja hibah mengalami penurunan karena adanya penyesuaian terhadap hibah Panwaslu dan KONI Padangpanjang dan belanja bantuan sosial serta bantuan keuangan tidak mengalami perubahan,” pungkasnya. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*