Belum Usulkan Nama, Hak Partai Demokrat Sebagai Pimpinan DPRD Payakumbuh Bisa Hilang

Logo-Partai-Demokrat-~-Kuwarasanku-(1)PAYAKUMBUH, PADANGTODAY.COM-Partai Demokrat tampaknya akan ditinggalkan dalam penetapan pimpinan definitif DPRD Kota Payakumbuh. Sebab, hingga Rabu (24/9), lewat dua hari limit dan tenggat waktu yang diberikan oleh Ketua Sementara DPRD Payakumbuh, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat belum memberikan surat keputusan tentang siapa yang direkomendasi menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh.

”Jika sampai besok tidak ada juga, maka di paripurna penetapan pimpinan, Partai Demokrat terpaksa kita tinggal dulu. Saat ini, sudah pasti dua orang pimpinan, Ketua YB Dt Parmato Alam (Partai Golkar) dan Wakil Ketua Suparman (PKS) sudah diterima suratnya oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sumbar,” tukas Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh Drs H Atur Satria saat berada di ruang Humas DPRD Payakumbuh.

Menurut Atur Satria, secara kinerja Pimpinan Sementara bertugas menyusun Tatib, membentuk fraksi, dan memfasilitasi pemilihan pimpinan definitif. Sampai pada hari Rabu, Sekretariat DPRD telah tiga kali ikut menyurati DPC Partai Demokrat untuk meminta SK nama yang diusulkan menjadi Wakil Ketua DPRD.

Partai Demokrat tampaknya gonjang-ganjing sampai hari ini. Terjadi tarik-ulur kepentingan. Dewan Pimpinan Pusat dengan SK bernomor 55/SK/DPP.PD/VIII/2014, telah dikantongi oleh Wilman Singkuan. Surat Keputusan tertanggal 28 Agustus 2014 itu menjadi kuat bagi Wilman Singkuan sebab resmi ditandatangani langsung oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Ketua Harian Dr Syariefuddin Hasan dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono MSc.

Sesuai dengan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, ayat (2) Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota. Maka, berdasarkan urutan perolehan kursi di DPRD dan perolehan suara terbanyak, maka berurutan; Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Tampaknya bola mati sedang berada di kaki Demokrat. Sampai berita ini diturunkan, SK DPP belum ditaati oleh DPC Kota Payakumbuh.

Pertarungannya terletak di SK DPP yang merekomendasikan H Wilman Singkuan untuk duduk di kursi Wakil Ketua DPRD. SK ini sendiri diarahkan ke DPC yang Sekretarisnya Adi Suryatama yang juga anggota DPRD Payakumbuh. Politisi muda ini disebut-sebut sejak awal akan duduk di kursi Wakil Ketua.

Meski begitu, termaktub dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 376 ayat (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi, maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

Bunyi ayat ini memungkinkan terjadinya peralihan kursi Wakil Ketua kepada PKS di kedua kursi Wakil Ketua. Sama halnya kejadian yang terjadi saat DPRD Payakumbuh di tahun 2004-2009 lalu. Kala itu, dua Wakil Ketua DPRD berasal dari Partai Golkar, Asmadi Taher dan Abdul Khair.

Ditanyakan pendapatnya tentang hal ini, Asmadi Taher yang kini berwiraswasta, mengatakan bahwa kondisi dan situasinya berbeda. Jika di tahun 2004 aturannya mengarahkan ke situasi dua Wakil Ketua dari partai yang sama. Namun, di 2014 ini dalam kondisi DPRD Kota Payakumbuh kondisinya berbeda.

”Dalam 2004 dikatakan perolehan suara kedua terbanyak. Namun di 2014 perolehan kursi terbanyak. Lalu, dialaskan dalam ayat (8) …ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Ketua Sementara YB Dt Parmato Alam sendiri enggan mengomentari hal ini lebih lanjut. Katanya, DPRD tetap menunggu sampai hari Senin (29/9) saat paripurna penetapan Pimpinan DPRD dilakukan.

”Jangan dikomentari lagi lah. Kita tunggu saja sampai Senin. Di hari itu kita baru bisa tahu tentang hasil akhirnya,” ujar YB Dt Parmato Alam, kader Golkar tulen ini.

Sekwan Kota Payakumbuh H Atur Satria, tetap mengalaskan bahwa jika pada Senin hanya dua pimpinan saja yang berhasil melengkapi bahan dan telah diterima DPRD, maka hanya dua saja yang akan diajukan ke Walikota untuk selanjutnya diajukan Walikota ke Gubernur untuk di SK kan.

”Proses SK ini tak akan waktu lama, paling tiga hari!” tukas Sekwan.

Sekwan Atur Satria, memberikan batas waktu kepada DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh untuk menyampaikan secara resmi surat pengajuan pimpinan definitif hingga Sabtu. Tercatat sudah tiga kali Sewan DPRD Kota Payakumbuh memberikan surat perihal pimpinan DPRD definitif kepada DPC Partai Demokrat Payakumbuh.

Pertama diberikan pada tanggal 8 September 2014 lalu dengan nomor 170/294/DPRD/2014, tidak kunjung dibalas beberapa lama, kembali dikirimkan surat bernomor 170/322/DPRD/2014 perihal Pimpinan Definitif, dan terakhir diberikan Rabu (24/9) kemarin bernomor 170/331/DPRD/2014.

Bila saja, sampai sidang paripurna Senin (29/9) besok Partai Demokrat Kota Payakumbuh tidak menyampaikan surat pengajuan nama pimpinan definitif, maka sidang internal itu akan tetap dilakukan.

”Dua partai pemenang lainnya sekali kita surati langsung memberikan balasan penyampaian nama ketua definitif. Partai Golkar sudah menyampaikan YB Dt Parmato Alam, sedangkan PKS Suparman SPd, tinggal Partai Demokrat yang belum menyampaikan surat SK sampai sekarang,” jelas Sekwan DPRD Kota Payakumbuh Atur Satria di gedung bagonjong nan megah itu.

Atur Satria mengatakan tidak mengetahui alasan apa yang menyebabkan Partai Demokrat belum juga menyampaikan nama Pimpinan Definitif. ”Soal itu kita tidak tahu, yang pasti kita sudah menyurati tiga kali,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh Adi Suryatama, mengakui jika sudah ada dua surat yang disampaikan Sekwan kepada DPC Demokrat. “Memang sudah dua dan yang ketiga ini sampai sekarang saya belum menerima, mungkin di Sekretariat. Kita memang dalam proses internal partai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sampaikan kepada Sekwan,” sebutnya.

Katanya, dalam minggu ini akan disampaikan balasan surat kepada Sekwan, untuk memberikan nama pimpinan definitif DPRD dari Partai Demokrat. “Secepatnya, mudah-mudahan minggu ini,” terangnya.

Adi Suryatama, juga mengakui jika surat dari DPP Demokrat terkait penunjukan Wilman Singkuan sebagai pimpinan definitif sudah ada. “Memang ada surat dari DPP,” akunya sembari mengakui bahwa apapun yang menjadi kebijakan internal partai akan dilaksanakan.

Saat dikonfirmasi kepada Wilman Singkuan, ia mengaku memang sudah mengetahui soal surat dari DPP Demokrat itu. “Sudah sampai dari DPP dan ditujukan ke DPC, tetapi DPC yang belum meneruskan kepada Sekwan,” jelas Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Partai Demokrat Kota Payakumbuh itu singkat.(malin​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*