Berdasarkan Peraturan Perhubungan RI No 35 Tahun 2003, Pemko Keluarkan Perwako No 29 Tahun 2012 Tentangan Pengaturan Angdes

Walikota Pariaman saat menerima bingkisan untuk kemajuan pariwisata daerahnya.

Walikota Pariaman saat menerima bingkisan untuk kemajuan pariwisata daerahnya.

Advertisements

PARIAMAN, PADANGTODAY.com-Berdasarkan praturan Kementrian Perhubungan Repoblik Indonesia (RI) no 35 tahun 2003 semua angkutan desa beroperasi atau membawa penumpang hanya dalam dasanya. Keluar dari desa atau masuk kota angdes harus ada aturan yang mengatur. Kalau tidak demikian angdes masuk kota illegal.

“Berdasarkan hal demikian kita Pemko Pariaman mengeluarkan perwako no 29 tahun 2012 untuk pengaturan angkuta desa ditempatkan di Terminal Jati Pariaman. Perwako ini juga telah dua tahun kita sosialisasikan sebelum diterapkan seperti sekarang ini. Pengaturan itu juga untuk kemajuan sektor pariwisata Kota Pariaman,” kata Walikota Pariaman H Mukhlis R dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pariaman Rusan Iscan kepada wartawan di ruangan Humas Pemko Pariaman, kemarin.

Katanya, tanpa perwako angkutan desa tidak bisa masuk ke Kota Pariaman. Angdes hanya bisa beroperasi sampai batas Kota Pariaman. Angdes dalam Kota Pariaman disediakan tempat pemberhentiannya yakni Terminal Jati Pariaman.

Setelah itu penumpang angdes tersebut langsung dibawa oleh angkutan Kota Pariaman. Seperti ular cinta manih, penumpang angdes diantarkan oleh angkutan kota.

“Kita memberlakukan perwako ini juga untuk kesejahteraan angkutan kota. Kita meminta hal ini sama-sama difahami oleh semua pihak. Sehingga persoalan perwako ini tidak menjadi polemik yang berkempanjangan,” ujarnya.

Angdes lanjutnya, penumpang angdes diantarkan oleh angkutan kota. Kemudian angdes membawa penumpang tersebut keluar dari kota ini. Begitulah aturan yang dibuat oleh Pemko Pariaman merujuk dari Keputusan Menteri Perhubungan RI. Semua itu juga bertujuan agar angdes dan angkutan kota teratur saat berada di Kota Pariaman.

Tidak saja kepada angdes lanjutnya, perwako ini juga mengatur kepada semua angkutan umum yang masuk ke Kota Pariaman. Angkutan umum tersebut wajib masuk ke Terminal Jati Pariaman yang telah disediakan Pemko Pariaman untuk menurunkan dan menaikan penumpang.

Kemudian katanya, angdes diatur oleh bupati ( kepala daerahnya ) dan angkutan kota diatur oleh Walikota Pariaman. Begitulah aturan tentang operasional angkutan umum yang masuk ke Kota Pariaman.

Lebih jauh disampaikan Rusan Iscan, tentang AKDP atau Akap yang masih ada menaikan atau mangkal di Simpang Apar Pariaman dan belum masuk ke Terminal Jati Pariaman itu juga illegal. Para supir AKDP dan AKAP tersebut masih main kucing-kucingan dengan petugas yang ada di Kota Pariaman.

Semua itu terjadi lanjutnya, karena pengawasan yang dilakukan petugas masih belum maksimal. Makanya, dalam waktu dekat Pemko Pariaman bersama pihak terkait akan membentuk tim terpadu untuk penertipan persoalan Akap atau AKDP yang main kucing-kucingan tersebut dengan petugas.

“Sebab, perwako telah berlaku dan tidak dapat dicabut lagi. Kita meminta kepada semua supir angkutan umum untuk memahaminya. Kita mengantur Kota Pariaman untuk lebih baik. Apalagi teratur pengaturan angkutan umum jelas kebaikan untuk kota. Kenapa tidak, selama ini Kota Pariaman baru mendapatkan WTN tentang tertib berlalulintas. Ke depan tentu dapat WTN lengkap dengan tertib angkutan umum dalam Kota Pariaman. Semua pihak perlu memahami apa yang kita laksanakan sekarang,” tambahnya mengakhiri. (eri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*