Biar Masyarakat Menikmati Rumah Layak Huni, Inilah Yang Dilakukan Jokowi

turunkan-suku-bunga-kredit-rumah-rev2Jakarta, PADANGTODAY.com – Selama 10 tahun terakhir ini, pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dinilai mengecewakan. Tetapi, pembangunan rumah susun mewah atau apartemen telah mencapai 80.000 unit apartemen. Angka yang jauh lebih besar dari jumlah rusunami yang dibangun oleh pengembang.

Pembangunan rumah susun sederhana milik bersubsidi sangat mengecewakan. Dari rencana pembangunan 1000 tower rusunami dengan total 500 ribu unit, yang terbangun hanya sekitar 10 persen saja dari target, atau 50,626 unit.

Selain itu, lebih banyak rumah bersubsidi saat ini dijadikan ajang jual beli atau investasi para pemburu rente. Padahal, dalam aturan rusunami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki rumah, bukan untuk ajang jual beli properti yang harganya bikin melambung tinggi.

Era kepemimpinan Jokowi-JK, pembangunan perumahan yang menjadi hak dasar warga negara harus dikebut. Paling tidak, backlog sebesar 15 juta unit harus segera berkurang.

“Pembangunan rumah bagi kita itu sangat penting, karena rumah itu adalah salah satu bangunan penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan properti bagi REI itu sendiri juga sangat penting untuk menyediakan perumahan,” ujar Jusuf Kalla calon wakil presiden terpilih beberapa waktu lalu.

Lantas apa saja pekerjaan rumah bagi Jokowi, biar masyarakat berpenghasilan rendah bisa menikmati rumah layak huni?

1.Sediakan 1,3 juta unit per tahun
Kebutuhan rumah di Indonesia semakin meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Hingga 2013, jumlah backlog atau kekurangan penyediaan rumah secara akumulasi mencapai 15 juta unit.

Presiden baru Joko Widodo mempunyai tantangan besar untuk mengurangi backlog perumahan terutama untuk kalangan menengah ke bawah. mendatang. setidaknya Jokowi sudah mampu membangun 1,3 juta unit per bulan.

“Angka itu diperoleh dari 800.000 unit ditambah 500 ribu unit dari 15 juta dibagi 30 tahun. Inilah tantangan besar bagi pemerintah yang baru, di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo. Perlu segera dicarikan solusi konkret oleh pemerintah baru dalam waktu dekat ini,” kata Pengamat properti, Panangian Simanungkit.

2.Hentikan praktik rusunami jadi investasi
Pembangunan rumah selama ini lebih banyak untuk kalangan menengah atas. Padahal, pembiaran kondisi ini bisa membuat ketegangan dan kecemburuan sosial sewaktu-waktu berubah wujud menjadi kerusuhan sosial.

Saat ini, banyak kepemilikan rusunami yang notabennya untuk masyarakat menengah ke bawah justru dinikmati masyarakat kaya. Padahal, kepemilikan rusunami sebenarnya hanya boleh dijual oleh pengembang kepada masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal, dengan batas penghasilan maximum Rp 5,5 juta per bulan.

Tetapi, sebagian besar kepemilikan rusunami justru di kuasai oleh mereka yang telah mempunyai tempat tinggal dan berpenghasilan di atas Rp 5,5 juta per bulan. “Pemilik rusunami itu menjadikan rusunami sebagai investasi,” tegasnya.

3.Perbanyak anggaran buat bangun rusun
Sejak 2007 telah dicanangkan konsep pembangunan 1.000 tower rumah susun sederhana milik (rusunami). Tetapi program ini tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana karena berbagai kendala. Dan hanya terealisasi sekitar 10 persen, 100 tower saja yang terbangun di beberapa kota besar.

Selain itu, pembangunan rumah sederhana tapak (RST) dalam 8 tahun terakhir pembangunannya hanya berkisar di angka 50.000 sampai 70.000 unit, jauh dari target yang dicanangkan setiap tahunnya. Ini jauh sekali dari yang pernah dicapai di masa Orde Baru yakni sekitar 150.000 sampai 200.000 unit per tahun.

“Masalah mendasar yang ada dalam sektor perumahan adalah tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu anggaran yang ada tidak maksimal jumlahnya dengan permasalahan yang ada,” tegasnya.

4.Turunkan suku bunga kredit rumah
Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kelas menengah di Indonesia, tingkat urbanisasi akan semakin meningkat di masa mendatang. Paling tidak, tingkat urbanisasi akan mencapai 60 persen di 2020 nanti.

Kondisi tersebut bisa menimbulkan dampak kesenjangan sosial dalam pemenuhan perumahan. Banyak warga kelas menengah ke bawah yang tidak dapat menikmati bangunan properti seperti apartemen yang saat ini berkembang.

Ketua DPP REI yang juga tim sukses Jokowi-JK, Enggar Triasto. Dia menyalahkan Bank Indonesia (BI) karena mematok suku bunga acuan tinggi sehingga bunga kredit khususnya untuk perumahan tak terjangkau rakyat kecil.

REI meminta BI Rate kembali diturunkan setidaknya menjadi 5 persen dari 7,5 persen saat ini. “Selain dunia usaha itu sendiri, masyarakat yang membutuhkan perumahan juga kena. Artinya aspek kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan rumah jadi terganggu,” ujar Enggar beberapa waktu lalu.(mr/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*