BUMD Sumbar, Kemakmuran, PAD Pemda Meningkat

Oleh: Bagindo Yohanes Wempi

Pada tahun 2016 DPRD Sumbar telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sumbar untuk membubarkan, atau menggabungkan tiga BUMD-nya jadi satu, lalu dibuat perusahan baru agar modal atau aset perusahaan yang ada bisa ditingkatkan lagi nilai ekonomisnya untuk mendatangkan pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perlu diketahui adalah tiga BUMD itu PT Dinamika Sumbar yang bergerak di bidang reparasi kendaraan bermotor atau dahulu dijadikan perusahaan yang berfungsi memperbaiki kendaraan mobil dinas atau umum. Selanjutnya adalah PT Andalas Tuah Sakato (ATS) Yang bergerak bidang pertanian, perusahaan yang fokus membantu petani untuk kemakmuran dan PT Grafika Jaya Sumbar di bidang percetakan.

Menurut data ketiga badan usaha daerah (BUMD) tersebut dengan semua problematika, akhirnya gagal memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, baik dalam bentuk keuntungan bagi Pemda maupun penyediaan lapangan usaha baru. Bahkan ketiganya diklaim terus merugi.

Melalui proses panjang dari tahun 2016 sampai tahun 2018 akhirnya melalui keputusan DPRD bersama Gubernur Sumbar, PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ), dua perusahaan milik pemerintah provinsi Sumatera Barat resmi ditutup. Penutupan dilakukan dengan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar dari pendirian dua BUMD tersebut, yaitu Perda nomor 13 dan Perda nomor 15 tahun 2007.

Namun semua aset, modal yang ada di perusahaan tersebut, saat penulis baca diportal resmi Pemerintah Propinsi ternyata menggabungkannya pada perusahan PT. Grafika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan bahasa lain dilakukan merger.

Namun setelah dilakukan merger tiga BUMD tersebur pada akhirnya semua dikelola oleh PT Grafika, Direktur Utama dilakukan pengantin juga karena mundur dengan alasan profesionalitas. Pada tahun 2019 lakukan seleksi melalui presedur yang berlaku terpilihlah Direktur yang baru tidak lagi Dasril. SPd. MM asli putra piaman.

Begitulah sejarah singkat perjalanan BUMD milik Pemerintahan Propinsi Sumbar yang perlu diketahui bersama. Namun penjelasan diatas sebagai bahan klarifikasi atau bantahan kepada Calon Wakil Gubernur Sumbar, Genius umar dalam debat di PadangTV bahwa semua BUMD saat ini dipimpin oleh satu orang berasal dari partai tertentu, Caleg gagal, dan kata lainnya tidak benar. Data Cawagub Sumbar, Genius Umar salah, tidak akurat.

Jadi semenjak tahun 2019, sesuai dengan keputusan DPRD, kebijakan Gubernur Sumbar, Prof DR. Irwan Prayitno, telah melakukan langkah tepat dengan membenahi secara profesional BUMD tersebut tanpa Ada unsur-unsur korupsi, kolusi, seperti yang disindirkan oleh Wakil Gubernur Paslon nomor 3 pada live Padang tive tadi malam.

Perlu sama-sama diketahui bahwa dalam regulasi yang ada BUMD harus dijalankan profesiona, pendirian BUMD harus berpedoman lihat Pasal 1 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Sedangkan pada pasal 331 undang-undang yang sama menyebutkan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/ Perusahaan Daerah-red) adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.

Selanjutnya BUMD menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam implementasinya bisa dipedomani juga pasal 1 PP No 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, mengatur bahwa Kepala Daerah yang disingkat KPM adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas untuk memajukan BUMD tersebut.

Dengan adanya aturan terbaru, serta acuan petunjuk teknis pelaksanaan pemisahan kewenangan kepala daerah ini baru terbit 4 tahun kemudian yaitu dalam pasal 2 Permendagri No 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi BUMD yang tidak akan ada unsur melibatkan orang yang tidak profesional, atau alih-alih memasukan orang yang tidak kredibel karena berjasa dalam pemenangan saat Pilkada.

Umumnya apabila dalam menggapai atau menjalankan peluang bisnis dengan banyak tanggung jawab BUMD sesuai undang-undang untuk 2 tujuan lainnya yang setara maka BUMD sangat memungkinkan selalu tidak berkembang, bisa merugi.

Maka dengan adanya pembenahan yang telah terjadi di BUMD tersebur dilakukan oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno semenjak tahun 2016 selesai 2019 maka kedepan PT. Grafika dan BUMD lainnya dengan ada Gubernur Sumbar yang baru tinggal menjalankan secara baik dipastikan maju.

Apalagi Gubernur Sumbar yang terpilih adalah Mahyeldi-Audy yang nota bene pasangan birokrasi, politisi dan pengusaha akan bisa memajukan BUMD yang bisa memakmurkan rakyat dan PAD/laba bisa didapat oleh Pemuda Kabupaten/Kota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*